Senin, 15 November 2010

SEJARAH DAN ARTI ILMU HUKUM

A. Sejarah Istilah dan Arti Pengantar Ilmu Hukum
Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda. “Inleiding tot de rechtswetenschap”. Istilah ini dipakai pada tahun 1920 yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijs Wet, atau undang-undang perguruan tinggi di negeri Belanda.
“Inleiding tot de rechtswetenschap” ini adalah sebagai pengganti dari “enciclopaedie der rechtswetenschap yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Sebenarnya itu sendiri merupakan terjemahan dari “Enfuhrung in die rechtswissenschaft” suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20.
Di Indonesia sendiri “Inleiding tot de rechtswetenschap” telah dikenal sejak tahun1924 dengan didirikannya Rechts Hoge School ( sekolah tinggi hukum ) di Batavia (Jakarta) dimana dimasukkan dalam kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum, dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi/ universitas Gajah Mada yang berdiri tanggal 13 maret 1946. Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu tepatnya pada tahun 1942,
Istilah Pengantar Ilmu Hukum sudah dipelajari berbagai terjemahan “Inleiding tot de rechtswetenschap” dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar atau persyaratan bagi semua mata kuliah keahlian hukum disetiap perguruan tinggi diseluruh Indonesia dan mempunyai bobot empat satuan kredit semester. Pengantar ilmu hukum memberikan landasan guna mendukung mata kuliah lain sehingga dapat membantu memudahkan dan melancarkan study mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi.

Pengantar ilmu hukum kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan “encyclopaedia hukum”, yaitu bidang studi hukum yang merupakan pengantar (introduction atau inleading) untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang kedaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tesebut dengan ilmu pengetahuan hukum.
Pengantar ilmu hukum dalam arti luas bermaksud mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum di dalam mengantarkan orang yang mau belajar hukum yang sebenarnya. Jadi pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang bertujuan untuk memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besar.
B. Ilmu-Ilmu yang membantu Ilmu hukum
1. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul hukum dalam masyarakat tertentu.
2. Politik hukum adalah suatu bidang ilmu yang mempunyai cirri tertentu, yaitu kegiatan untuk menentukan atau memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat.
3. Ilmu hukum positif adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu atau suatu tata hukum negara tertentu
4. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubugan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya.
5. Filsafat hukum adalah refleksi tentang hukum yang mempermasalahkan hukum dari berbagai pertanyaan yang mendasar.
6. Antropologi hukum yaitu berbicara dan mengkaji perihal ketertiban organisasi masyarakat berikut pranata-pranata pengendaliannya yang sesungguhnya merupakan kajian yang tergolong sentral.
7. Perbandingan hukum adalah metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain.
8. Psikologi hukum yaitu suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia.

C. Batasan dan Pengertian hukum
Sejak lama orang sibuk mencari suatu definisi tentang hukum, namun belum pernah mendapat sesuatu yang memuaskan. Hampir semua ahli hukun memberikan definisi tentang hukum berlainan isinya. Ini menandakan bahwa bahasa hukum itu bersifat abstrak, banyak seginya dan luas cakrawalanya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam suatu rumus secara memuaskan.
Adapun menurut Ensiklopedia Indonesia,” hukum merupakan rangkaian kaidah, Peraturan-peraturan, tata aturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat. Sedangkan salah satu pakarhukum yaitu Erns utrech : mengemukakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup ( perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.
Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dimana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri. Kadang-kadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan memang dicipatakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat, namun adakalanya bahwa terjadinya peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yag bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lainnya mengikuti, karena mereka yakin bahwa memang seharusnya demikian. Kelompok lain belum tentu mempunyai perilaku atau pedoman tingakah laku yang sama, sehingga timbul perbedaan aturan di antara sesama kelompok.

D. Manusia, masyarakat dan Hukum

Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang pada dasarnya mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia lain. Artinya setiap manusia mempunyai keinginan untuk berkumpul dan mengadakan hubungan satu sama lain sesamanya. Kumpulan atau persatuan manusia-manusia yang saling mengadakan hubungan satu sama lain dinamakan “masyarakat”. Jadi masyarakat terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup menimbulkan berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan mereka saling kenal-mengenal dan saling mempengaruhi.
Sudah sunnatullah bahwa manusia itu sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, hidup diantara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Hal ini disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama. Kenyataan ini oleh Filsuf Aristoteles disebut sebagai Zoon Politicon, yang menurut keterangan sarjana ulung yang faham bahasa yunani berarti manusia itu adalah makhluk sosial dan politik. Sedangkan P.J. Bouman mengatakan bahwa manusia itu baru menjadi manusia karena ia hidup bersama dengan manusia lainnya.
Masing-masing anggota masyarakat sudah tentu mempunyai kepentingan yang kadang-kadang sama dan sering pula berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut apabila dibiarkan lama kelamaan akan berubah menjadi pertentangan. Pertentangan kepentingan ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya. Aturan itu pada mulanya disebut kaidah (Arab), Norma (Latin), Norma (Prancis), Norm (Inggris), atau ugeran (Sunda-Jawa), dan dalam bahasa baku disebut kaidah. Jadi dapatlah dikatakan bahwa apa yang disebut kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berprikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup. Disinilah hukum memiliki peranan penting yaitu agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil dan makmur.
Demikian pula kehidupan manusia/masyarakat pada masa kini, sadar atau tidak manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Sejak ia belum lahir sampai mati hukum senantiasa mencampuri kehidupan manusia; hukum melindungi benih yang ada dalam kandungan ibu dan masih menjaga jenasah manusia setelah ia meninggal dunia.













BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pengantar Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang memperkenalkan, dan menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Dan Masyarakat/manusia sebagai subjek hukum, harus mentaati aturan hukum yang telah dibuat bersama demi menjaga kesejahtraan dan keadilan didalamnya.



















DAFTAR PUSTAKA

Duswara dudu machmudin. 2003. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Refika Aditama
Soeroso R. 1992. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Sinar Grafika.
Syahrani Riduan.1999.Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Banjarmasin : PT. Citra Aditya Bakti.
Dirdjosisworo soedjono. 20000. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada














\
perbaikan
BAB 1

PENDAHULUAN


E. Latar Belakang
Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok, dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan akan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam dan pemenuhannya tergantung dari hasil yang diperoleh dalam daya upaya yang dilakukan.
setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang juga sama dengan objek kebutuhan yang hanya satu dan kedua-duanya tidak mau mengalah, maka akan terjadi bentrokan. Suatu bentrokan akan terjadi juga kalau hubungan antara manusia satu dengan manusia lain ada yang tidak memenuhi kewajibannya.
Karena itu didalam kehidupan suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial supaya teratur di perlukan ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi kebebasan tingkah laku itu. dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan hendaklah merupakan ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan hidup atas kesadarannya, dan biasanya dinamakan hukum.
Setiap ketentuan hukum fungsinya mencapai tata tertib antara hubungan manusia didalam sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup jangan sampai terjadi suatu ketidakseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan kelompok sosial, kalau selalu merasa ada tekanan atu ketidaktepatan ikatan sosial berarti juga menjaga supaya selalu ada keadilan didalam kehidupan dalam kehidupan sosial ( masyarakat).

BAB II
PEMBAHASAN

A. Sejarah Istilah dan Arti Pengantar Ilmu Hukum
Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda. “Inleiding tot de rechtswetenschap”. Istilah ini dipakai pada tahun 1920 yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijs Wet, atau undang-undang perguruan tinggi di negeri Belanda.
“Inleiding tot de rechtswetenschap” ini adalah sebagai pengganti dari “enciclopaedie der rechtswetenschap yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Sebenarnya istilah itu sendiri merupakan terjemahan dari “Enfuhrung in die rechtswissenschaft” suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20.
Di Indonesia sendiri “Inleiding tot de rechtswetenschap” telah dikenal sejak tahun1924 dengan didirikannya Rechts Hoge School ( sekolah tinggi hukum ) di Batavia (Jakarta) dimana dimasukkan dalam kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum, dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi/ universitas Gajah Mada yang berdiri tanggal 13 maret 1946. Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu tepatnya pada tahun 1942,
Istilah Pengantar Ilmu Hukum sudah dipelajari berbagai terjemahan “Inleiding tot de rechtswetenschap” dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar atau persyaratan bagi semua mata kuliah keahlian hukum disetiap perguruan tinggi diseluruh Indonesia dan mempunyai bobot empat satuan kredit semester. Pengantar ilmu hukum memberikan landasan guna mendukung mata kuliah lain sehingga dapat membantu memudahkan dan melancarkan study mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi.

Pengantar ilmu hukum kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan “encyclopaedia hukum”, yaitu bidang studi hukum yang merupakan pengantar (introduction atau inleading) untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang kedaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tesebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Pengantar ilmu hukum dalam arti luas bermaksud mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum di dalam mengantarkan orang yang mau belajar hukum yang sebenarnya.
Begitu juga dalam halnya pengantar ilmu hukum diperkenalkan konsep-konsep, generalisasi-generalisasi dan teori hukum umum, pengertian dan asas-asas hukum. Jadi pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang bertujuan untuk memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan secara garis besar.
Selanjutnya apabila kita perhatikan salah satu bunyi keterangan dalam Universitas Reglement Hindia Belanda menetapkan bahwa, pengantar ilmu hukum mencakup uraian mengenai sejarah terbentuknya lembaga-lembaga hukum dewasa ini maupun penganar falsafahnya dalam arti kerohanian maupun kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud lembaga hukum ialah seluruh praktek hukum sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku secara mantap, berlakunya sudah melembaga, bukan hanya sebagai suatu pelaksanaan insidentil atau dipaksakan dengan kekerasan luar.
F. Ilmu-Ilmu yang membantu Ilmu hukum
9. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul hukum dalam masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Dalam studi pelajaran hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak dari karakteristik pertumbuhan yang di alami oleh masing-masing sistem hukum. Apabila dikatakan sistem hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus menerus antara sistem yang sekarang dengan yang lalu. Apabila dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari hukum pada masa lampau. Makah hal itu berarti, bahwa hukum sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa lampau. (Soedjono Dirdjosisworo 1983 : 58)
10. Politik hukum adalah suatu bidang ilmu yang mempunyai cirri tertentu, yaitu kegiatan untuk menentukan atau memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat. Harus disadari bahwa hukum sebagai gejala sosial, bukanlah suatu yang otonom sepenuhnya, melainkan mempunyai kaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu segi dari keadaan ini, maka hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. dengan demikian hukum mempunyai dinamika.Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena ia diarahkan kepada ius constituendum, hukum yang dicita-citakan. Oleh karena itu maka politik hukum adalah suatu bidang studi hukum yang kegiatannya memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat.
11. Ilmu hukum positif adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu atau suatu tata hukum negara tertentu. Hukum positif bersifat factual dan ril. Contohnya: Hukum Indonesia berbeda dengan hukum Amerika dan masing-masing mempunyai kekuasaan atas negaranya. Seperti : UU Lalu lintas jalan raya, UU guru dan dosen, dsb.
12. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubugan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Menurut Soekanto dalam bukunya “mengenal Sosiologi Hukum” (gejala-gejala sosial itu ruang lingkupnya meliputi struktur sosial dan proses sosial ). Di mana struktur sosial meliputi keseluruhan jalinan antara unsure-unsur sosial yang pokok, yaitu : kelompok sosial, kebudayaan, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi, serta kekuasaan dan wewenang. Sedangkan proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai bidang kehidupan yang mencakup : interaksi, perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial. Jadi sososiologi hukum yaitu mempelajari dan menjelaskan bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Sosilogi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Objek sasaran disini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, Seperti : pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat dan sebagainya.
13. Filsafat hukum adalah refleksi tentang hukum yang mempermasalahkan hukum dari berbagai pertanyaan yang mendasar. Dengan kata lain filsafat ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filsafat. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum yang dikaji secara mendalam. Kalau ilmu hukum hanya melihat hukum sebagai dan sepanjang ia menjelma dalam perbuatan manusia, dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat, yang dapat ditangkap oleh panca indra, maka filsafat hukum menyingkap hakikat hukum itu. Kaidah hukum yang sifatnya abstrak yang merupakan pertimbangan nilai misalnya, terletak diluar jangkauan ilmu hukum, tetapi berada dalam ruang lingkup filsafat hukum. Kaidah hukum tidak termasuk dunia kenyataan (dunia sein, dunia alam), tetapi termasuk dunia nilai (dunia Sollen), Sehingga diluar penelitian ilmu hukum.
Dimana ilmu hukum berakhir, disana dimulai filsafat hukum. Ia mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab oleh ilmu pengetahuan . Jumlah pertanyaan-pertanyaan tersebut tak terhingga banyaknya. Tetapi para ahli filsafat sesungguhnya hanya mempelajari persoalan-persoalan yang tepenting saja. Demikian Van Apldoorn menjelaskan tentang filsafat dalam bukunya Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht. Filsafat hukum akan dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan sekaligus menunjukkan kearah mana nilai-nilai tersebut akan berkembang.
14. Antropologi hukum yaitu berbicara dan mengkaji perihal ketertiban organisasi masyarakat berikut pranata-pranata pengendaliannya yang sesungguhnya merupakan kajian yang tergolong sentral. Seperti masalah-masalah struktur, tertib struktur dan fungsional setiap komponen struktur, aksi serta perilaku individu pemeran sosial dalam struktur, Keterikatan untuk melakukan kajian atas hal-hal itulah yang menjadi muara kedua bidang studi hukum dan antropologi. Titik temu antara kedua disiplin ilmu itu, tercermin pada antropologi hukum. Melalui ajaran ini ditelaah bagaimana sesungguhnya hukum bekerja dalam masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat trasisi. Atau dari sisi lain antropologi hukum memusatkan kajiannya pada perilaku dan pranata sosial yang bersangkutan dengan masalah ketertiban, penendalian dan rekayasa sosial. Antropologi hukum dan sosiologi hukum mempunyai persamaan pandangan dan pendekatan, bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses dalam masyarakat. Karakteristik antropologi hukum terletak pada sifat pengamatannya, penyelidikannya, dan pemahamannya yang secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia. Pengamatannya tidak hanya dilakukan terhadap kehidupan satu dua bangsa saja, tetapi banyak bangsa, sehingga pengertian-pengertian yang dibentuknya mempunyai nilai universal baik menurut tempat maupun waktu.
15. Perbandingan hukum adalah metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain. Perkataan “perbandingan” dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengadakan indentifikasi terhadap persamaan dan/ atau perbedaan antara dua atau lebih gejala tertentu. Dalam literature ilmu hukum, istilah perbandingan hukum menunjukkan dua pengertian yang berbeda. Pertama: perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan(yang juga menggunakan metode perbandingan), yang membanding-bandingkan sistem hukum negara yang satu dengan negara yang lain. Perbandingan hukum juga dapat diadakan dalam satu negara saja, yang mempunyai sistem hukum yang pluralistic atau majemuk. Seperti misalnya Indonesia, dapat diadakan perbandingan hukum antara sistem-sistem hukum adat, atau antara sistem hukum barat dengan sistem hukum adat. Tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tetap jaug dari itu ialah untuk megetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan tersebut. Selain itu perbandingan hukum juga mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional.
16. Psikologi hukum yaitu suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia (human behavior) maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu pencerminan perilaku manusia. Suatu kenyataan bahwa salah satu yang menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern adalah penggunaanya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Degan demikian sadar atau tidak hukum telah memasuki bidang psikologi, terutama psikologi sosial (soedjono, 1983 : 58). Sebagai contoh, hukum pidana misalnya merupakan bidang hukum yang berkait rapat dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologis, peranan sanksi pidana terhadap kriminalitas dan lain sebagainya yang menunjukkan hubungan antara hukum dan psikologi. Ahli filsafat hukum yang menggarap unsur psikologis dalam hukum menempatkan sebagai unsur utama. Leon Petrazycki beranggapan bahwa fenomena-fenomena hukum itu terdiri dari proses psikis yang unik, yang tepat dilihat dengan menggunakan metode introspeksi. Apabila kita mempersoalkan tentang hak-hak kita serta hak-hak orang lain dan melakukan perbuatan sesuai dengan itu, maka semua itu bukan karena hak-hak itu dicantumkan dalam peraturan-peraturan saja, melainkan karena keyakinan sendiri bahwa kita harus berbuat seperti itu.

G. Batasan dan Pengertian hukum
Sejak lama orang sibuk mencari suatu definisi tentang hukum, namun belum pernah mendapat sesuatu yang memuaskan. Hampir semua ahli hukun memberikan definisi tentang hukum berlainan isinya. Ini menandakan bahwa bahasa hukum itu bersifat abstrak, banyak seginya dan luas cakrawalanya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam suatu rumus secara memuaskan.
Adapun menurut Ensiklopedia Indonesia,” hukum merupakan rangkaian kaidah, Peraturan-peraturan, tata aturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat. Sedangkan salah satu pakarhukum yaitu Erns utrech : mengemukakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup ( perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.
Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dimana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri. Kadang-kadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan memang dicipatakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat, namun adakalanya bahwa terjadinya peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yag bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lainnya mengikuti, karena mereka yakin bahwa memang seharusnya demikian. Kelompok lain belum tentu mempunyai perilaku atau pedoman tingakah laku yang sama, sehingga timbul perbedaan aturan di antara sesama kelompok.
BATAS-BATAS PENGGUNAAN HUKUM
Dalam konteks praktek situasi hukum adalam kehidupan di Indonesia memberi gambaran yang sangat buram. Sebagai hasil ciptaan manusia hukum tentu mempunyai batas-batas kemampuan. Atas dasar hal tersebut, 2 hal pokok yang menjadi sorotan utama. Pertam mengenai politik hukum nasioan.
Dalam hal ini batas-batas hukum sebenarnya sejak awal sudah ditentukan oleh proses politik yang ada, kedua, yaitu problematic kepastian hukum dan tuntutan keadilan. Dimana optima yang dapat dicapai oleh hukum pada suatu saat. Sedangkan tujuan politik hukum pada dasarnya mencakup 3 hal. Pertama, menjamin keadilan dalam masyarakat. Kedua, menciptakan kehdiupan yang tentram dengan menjaga keputusan-keputusan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret. Dan berdasarkan pertiumbangan tentang fungsinya secara hakiki hukum itu harus pasti dan adil.
Di dalam sebuah tulisan yang berjudul tantangan bagi pembinaan hukum nasioanal seorang sarjana hukum pernah menulis sebagai berikut: “Pembangunan hukum itu dapat diadakan disela-sela pembangunan fisik dan mental, dengan terlebih dahulu menentukan tujuan hukum dan pertimbangannya,” mengadakan suatu analisa deskriptif dan prediktif, dan mengumpulkan data-data tentang hukum yang masih dianggap melekat dalam diri anggota-anggota masyarakat. Menentukan tujuan hukum dan pertimbangannya saya kira tidaklah sulit, sebaliknya yang sayat anggap sulit adalah menetapkan apakah anggota-anggotam masyarakat itu dapat menerima/mengetahui tujuan hukum tersebut oleh karena taatnya anggota-anggota masyrakat hidup hukum dapat disebabkan oleh dua faktor yang domonan, yaitu:”
Pertama : Bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan/aspirasi anggota-anggota masyarakat itu/dengan kata lain taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapatnya perasaan, keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri
Kedua : Karena adanya kekuasaan yang impeartif melekat dalam hukum tersebut, dengan sanksi apabila ada orang yang berani melanggarnya ia akan memperoleh akibat-akibat hukum yang tak di ingini.
Apabila pernyataan tersebut di atas dianalisa secara agak lebih mendalam, maka timbul dugaan bahwa pendapat tersebut terlalu menitik beratkan pada segi hukum, yaitu bahwa kemauan warga-warga masyarakat harus disesuaikan dengan tujuan dan perkembangan hukum. Sebetulnya kedua segi tersebut mempunyai pengaruh timbale-balik oleh karena hukum pun mempunyai batas-batas kemampuan untuk menjamin kepentingan-kepentingan warga-warga masyarakat.
Sebagai alat untuk mengubah masyarkat dan menjamin ketertiban proses perubahan tersebut, maka hukum mempunyai batas-batas kemampuan dan terikat oleh kondisi-kondisi tertentu. Apabila batas-batas dan kondisi-kondisi tersebut diperhatikan, di mengerti dan diterapkan, maka dapatlah diperkirakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat mempunyai harapan-harapan yang positif dalam mengubah masyarakat serta mendukung pembangunan. Apakah harapan-harapan tersebut akan terwujud tidak / tidak harus dikembalikan kepada saya pelopor perubahan/pembanguann yang mempergunakan hukum tersebut sebagai sarana.
Di dalam mempergunakan hukum sebagai sarana, perlu pula diperhatikan dengan sungguh-sungguh anggapan-anggapan bagian tersebut warga-warga masyarakat tentang hukum. Hukum bukanlah satu-satunya alat pengendalian social, apabila ada alat-alat pengendalian social lain yang dianggap lebih ampuh oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat, maka penerapan hukum hanya akan merupakan usaha yang sia-sia belaka/bahkan dapat menimbulkan realisasi-realisasi yang negative. Jadi dalam hal ini yang perlu di perhatikan adalah sampai sejauh mana hukum telah melembaga/bahkan telah mendarah daging dalam diri bagian terbesar warga-warga masyarakat yang bersangkutan. Dalam menelaah itu seseorang ahli hukum hendaknya dapat bekerja sama dengan ahli-ahli ilmu social lainnya. Oleh karena dengan kerja sama tersebut hasil yang lebih banyak akan dapat dicapai.
H. Manusia, masyarakat dan Hukum

Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang pada dasarnya mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia lain. Artinya setiap manusia mempunyai keinginan untuk berkumpul dan mengadakan hubungan satu sama lain sesamanya. Kumpulan atau persatuan manusia-manusia yang saling mengadakan hubungan satu sama lain dinamakan “masyarakat”. Jadi masyarakat terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup menimbulkan berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan mereka saling kenal-mengenal dan saling mempengaruhi.
Sudah sunnatullah bahwa manusia itu sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, hidup diantara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Hal ini disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama. Kenyataan ini oleh Filsuf Aristoteles disebut sebagai Zoon Politicon, yang menurut keterangan sarjana ulung yang faham bahasa yunani berarti manusia itu adalah makhluk sosial dan politik. Sedangkan P.J. Bouman mengatakan bahwa manusia itu baru menjadi manusia karena ia hidup bersama dengan manusia lainnya. yang biasa disebut dengan masyarakat. Dengan hidup bermasyarakat, setiap individu/ manusia akan dapat mempertahankan hidupnya, memenuhi segala kebutuhannya (materiil dan immaterial), serta mengembangkan bakat dan minatnya.
Masing-masing anggota masyarakat sudah tentu mempunyai kepentingan yang kadang-kadang sama dan sering pula berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut apabila dibiarkan lama kelamaan akan berubah menjadi pertentangan. Pertentangan kepentingan ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya. Aturan itu pada mulanya disebut kaidah (Arab), Norma (Latin), Norma (Prancis), Norm (Inggris), atau ugeran (Sunda-Jawa), dan dalam bahasa baku disebut kaidah. Jadi dapatlah dikatakan bahwa apa yang disebut kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berprikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup.
Oleh karena itu maka norma tersebut harus diperhatikan dan di indahkan (ditaati) oleh setiap orang (manusia) selaku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Dengan memperhatikan dan mnaati norma, setiap orang dapat mengadakan hubungan dengan sesamanya, buat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan segala kepentingannya dengan sebaik-bauknya, tanpa mengorbankan atau merugikan kepentingan orang lain, dan tanpa menggoyahkan sendi-sendi keterlibatan dan ketentraman dalam masyarakat. Disinilah hukum memiliki peranan penting yaitu agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil dan makmur.

Demikian pula kehidupan manusia/masyarakat pada masa kini, sadar atau tidak manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Sejak ia belum lahir sampai mati hukum senantiasa mencampuri kehidupan manusia; hukum melindungi benih yang ada dalam kandungan ibu dan masih menjaga jenasah manusia setelah ia meninggal dunia.
Ada beberapa faktor yang mendukung manusia untuk bermasyarakat antara lain ;
a. Faktor ekonomis ( untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup)
b. Faktor biologis ( untuk megadakan keturunan )
c. Faktor keamanan ( untuk penyelamatan dari serangan / mara bahaya ).
Dalam kehidupannya manusia memerlukan kebenaran, keteraturan, dan keindahan/ kenikmatan. Oleh karena itu ada logika, etika dan estetika yang mencakup penalaran kaidah-kaidah dan selera. Kaidah-kaidah tersebut mencakup kaidah-kaidah kepercayaan, kesopanan, kesusilaan dan hukum.
Ada suatu kecenderungan bahwa semakin renggang ikatan sosial dalam masyarakat, semakin kurang pula kemampuan warga masyarakat untuk menahan diri dalam melakukan perilaku negatif atau anti sosial. Renggangnya ikatan sosial menyebabkan berkurangnya rasa ketrgantungan seseorang kepada orang lain, dan dalam keadaan yang demikian sukar sekali untuk mendapatkan identitas diri.
Kejahatan dari dulu hingga kini selalu ada. Seringkali kebudayaan suatu masyarakat memberikan peluang-peluang terhadap timbulnya kejahatan. Misalnya perbedaan yang mencolok antara kaya dan miskin. Kejahatan juga mungkin terjadi ketika terjadi transisi (masa), yang ditandai dengan mulai ditinggalkannya sistem nilai yang lama, pada sistem nilai yang baru belum sepenuhya terbentuk. Akibatnya tidak ada pedoman yang mantap dan mengukur buruk baiknya perilaku tertentu.
Ada beberapa sebab mengapa orang membutuhkan :
Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu sistem pengawasan dari pejabat hukum bukan pengawasan dari masyarakat. Begitu sistem pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional ;
Orang menaati hukum untuk menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya. Hal ini terutama dalam masyarakat dimana hubungan pribadi dan batiniah antara warganya sangan kuat.
Orang menaati hukum karena merasa bahwa kepentingan-kepentingannya terpenuhi atau setidaknya terlindungi hukum.
Orang menaati hukum karena hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai yang dianutnya.
Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan itu di buat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. kadang-kadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan memang diciptakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat, namu ada kalanya bahwa terjadinya peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yang bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lain mengikutinya. Namun kelompok lain belum tentu memiliki perilaku atau pedoman tingkah laku yan sama, sehingga timbul perbedaan aturan diantara sesama kelompok.


HASIL DISKUSI
A. Pertanyaan :
1. Andi. Basnur : Jelaskan mengenai Revolusi Hukum 1993 sampai sekarang!
2. Nurleli Ramli : Apa hubungan antara kekuasaan moral dan keadilan?
3. Fatmawada S : Mengapa Hukum dikatakan abstrak? jelaskan!
4. Relina Chitra : Mengapa tidak disepakati, bahwa Hukum adalah suatu aturan. Sedangkan sebagian besar pakar Hukum telah mendefenisikan Hukum sebagai norma atau kaidah?
5. Muliadi : Apa yang dimaksud dengan hukum positif dan berikan contohnya!
6. Vivi Oktavia : Apa hubungan timbal balik hukum sebagai gejala sosial dan gejala sosial-sosial lainnya?
B. Jawaban :
1. Revolusi adalah perubahan ketatanegaraan (pemerintah atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata) atau perubahan yang cukup mendasar di dalam suatu bidang contohnya suatu revolusi hukum yang dahsat yaitu terbitnya Undang-Undang pertahanan negara, di mana menempatkan TNI sebagai fungsi pertahanan negara. Dengan UU ini maka TNI dikembalikan pada fungsi yang benar sedangkan sistem politik mendasarkan pada supremasi sipil. (Jawaban Kelompok)
2. Kekuasaan harus dibarengi dengan moral karena tanpa moral kekuasaan akan disalah gunakan dan menyebabakan tidak tercapainya keadilan. Sebagai contoh seorang koruptor. Seorang pejabat tinggi memiliki kekuasaan tapi tidak dibarengi dengan moral, maka yang terjadi adalah korupsi, mengambil barang yang bukan haknya. Sehingga merugikan masyarakat. Masalah yang demikian inilah yang tidak menyeimbangkan antara kekuasaan dan moral sehingga tidak mencapai keadilan dan kemakmuran. (Nur Baiti)
3. Hukum dikatakan abstrak sebab cakupan hukum sangat luas dan tidak dapat disatukan dalam satu defenisi. Abstrak yaitu Ketiadaan fakta, maksudnya tidak ada fakta yang dapat membuktikannya, tetapi ada keyakinan bahya hukum itu ada. Konkrit yaitu suatu kenyataan.
Sebagai contoh : Seorang pemuda yang melanggar, yaitu tidak memakai helm ketika mengendarai motor. Yang disebut dengan konkrit/nyata yaitu seorang pemuda. sedangkan yang abstrak adalah peraturan yang dilanggarnya, karena tidak dapat dibuktikan tapi diyakini kebenarannya.
( Nur Baiti, A. Syawal Esa Fitri. dan Mirnawati jamal)
4. Hukum tidak dapat disatukan dalam satu definisi, Sebab cakupan ilmu hukum sangat luas. Sehingga apabila didefinisikan maka akan membatasi ruang lingkup hukum itu sendiri. (A. Syawal Esa Fitri)
5. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu atau suatu hukum negara tertentu. Hukum positif bersifat Real dan Faktual. Seperti halnya Hukum Indonesia yang berbeda dengan hukum Amerika dan masing-masing mempunyai kekuasaan atas negaranya. sebagai contoh : UU Lalu lintas, UU guru dan Dosen, dsb. (agistianti)
6. Hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala sosial lainnya. Yaitu hukum sebagai cipta, rasa dan karsa ( kebudayaan, rasional, dan hati) harus diselaraskan dan diaplikasikan. Karena dengan demikian akan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtra.
Adapun ruang lingkup gejala-grjala sosial yaitu : Kelompok sosial, Kebudayaan, Lembaga sosial, Stratifikasi, serta kekuasaan dan wewenang. Sedangkan proses sosial meliputi : Interaksi sosial, perubahan dan masalah sosial. ( Mirnawati jamal)

C. Nama-nama yang Menangapi
1. Andi Basnur. B ( 096234079)
2. Suharni Satullah (096234080)
3. Suhartina KN (096234082)
4. Nurleli Ramli (096234083)
5. Vivi Oktavia (096234101)
6. Ririn Rasputin (096234118)
7. Relinha Citra (096234121)
8. Henny Zainal (096234124)
MODERATOR : Haerul (096234086)
D. Nama-Nama Kelompok yang aktif saat diskusi
1. Nur Baiti : Pemateri, menjawab, menanggapi
2. A. Syawal Esa Fitri : Menjawab dan Menanggapi
3. Mirnawati jamal : Menjawab dan menanggapi
4. Agistianti : Menjawab














BAB III
PENUTUP
B. Kesimpulan
Setelah kita pelajari makalah ini, kita dapat meyimpulkan bahwa pengantar ilmu hukum bermaksud mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum yang didalamnya mengantarkan orang yang ingin belajar tentang hukum kearah hukum yang sebenarnya.
C. Keritik dan saran
Adapun keritik dari para pembaca menjadi pendorong kuat bagi kami sebagai penyusun guna mengembangkan potensi keingintahuan, keluasan wawasan berpikir dan diharapkan akan lebih memperkokoh dari pada akar kearifan.
















DAFTAR PUSTAKA

Duswara dudu machmudin. 2003. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Refika Aditama
Soeroso R. 1992. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Sinar Grafika.
Syahrani Riduan.1999.Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Banjarmasin : PT. Citra Aditya Bakti.
Dirdjosisworo soedjono. 20000. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Tidak ada komentar:

Posting Komentar