A. PENGERTIAN FILSAFAT ILMU
Filsafat Timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia Timur atau Asia, seperti Filsafat Cina, Filsafat India, Filsafat Jepang, Filsafat Islam, Filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Masing-masing jenis filsafat merupakan suatu sistem-sistem pemikiran yang luas dan plural.[1] Misalnya saja, filsafat India dapat terbagi menjadi filsafat Hindu dan filsafat Buddhisme, sedangkan filsafat Cina dapat terbagi menjadi Konfusianisme dan Taoisme. Belum lagi, banyak terjadi pertemuan dan percampuran antara sistem filsafat yang satu dengan yang lain, misalnya Buddhisme berakar dari Hinduisme, namun kemudian menjadi lebih berpengaruh di Cina ketimbang di India. Di sisi lain, filsafat Islam malah lebih banyak bertemu dengan filsafat Barat.] Akan tetapi, secara umum dikenal empat jenis filsafat Timur yang terkenal dengan sebutan "Empat Tradisi Besar" yaitu Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme.
Filsafat Timur memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat Barat, yang mana ciri-ciri agama terdapat juga di dalam filsafat Timur, sehingga banyak ahli berdebat mengenai dapat atau tidaknya pemikiran Timur dikatakan sebagai filsafat. Di dalam studi post-kolonial bahkan ditemukan bahwa filsafat Timur dianggap lebih rendah ketimbang sistem pemikiran Barat karena tidak memenuhi kriteria filsafat menurut filsafat Barat, misalnya karena dianggap memiliki unsur keagamaan atau mistik
Banyak ahli tidak melihat pemikiran Timur sebagai filsafat melainkan sebagai agama, karena dianggap tidak rasional, tidak sistematis dan tidak kritis. Kriteria radikal (berpikir secara mendalam), sistematis, dan kritis berasal dari filsafat Barat. Selain itu, pemikiran Timur seringkali diterima begitu saja oleh para penganutnya tanpa suatu kajian kritis; mereka hanya menafsirkan, berupaya memahami, dan kemudian mengamalkannya. Akan tetapi, sebenarnya hal itu tidak bisa menjadi kriteria untuk menentukan pemikiran Timur digolongkan sebagai filsafat atau tidak, sebab seringkali kategorisasi 'filsafat' dan bukan 'filsafat' ditentukan oleh 'Barat' yang memaksakan kriteria-kriterianya terhadap 'Timur'.[2] Pemikiran-pemikiran Timur banyak yang memiliki kedalaman, bersifat analitis, dan kritis, bahkan melebihi pemikiran Barat, misalnya seperti Konfusius, Lao Tzu, dan Siddharta Gautama.
Pemikiran Timur memenuhi Definisi Filsafat
Definisi menurut asal kata filsafat adalah cinta kepada kebenaran. Dilihat dari definisi filsafat, sebenarnya pemikiran Timur dapat dikategorikan sebagai filsafat, sejauh filsafat Timur merupakan usaha manusia untuk memperoleh kebenaran, yang didasarkan pada rasa cinta akan kebenaran itu sendiri. Pengetahuan akan kebenaran selalu berkaitan dengan kebijaksanaan dan mengandung dua unsur, yakni pengetahuan akan kebaikan tertinggu dan tindakan untuk mencapai kebaikan tertinggi. Pengetahuan dan tindakan haruslah hadir di dalam diri seorang yang bijaksana. Kedua hal ini ada di dalam pemikiran sejumlah pemikir Timur seperti Lao Tzu, Konfusius, Siddharta Gautama, para filsuf Hindu, dan para filsuf Islam, sehingga pemikiran mereka dapat disebut filsafat Timur.
Pengetahuan menurut Filsafat Timur
Filsafat Barat sejak masa Yunani telah menekankan akal budi dan pemikiran yang rasional sebagai pusat kodrat manusia. Filsafat Timur lebih menekankan hati daripada akal budi, sebab hati dipahami sebagai instrumen yang mempersatukan akal budi dan intuisi, serta intelegensi dan perasaan. Tujuan utama berfilsafat adalah menjadi bijaksana dan menghayati kehidupan, dan untuk itu pengetahuan harus disertai dengan moralitas.
Sikap Fisafat Timur Terhadap Alam
Filsafat Timur menjadikan harmoni antara manusia dengan alam sebagai kunci. Manusia berasal alam namun sekaligus menyadari keunikannya di tengah alam.
Cita-cita Hidup
Cita-cita filsafat Timur adalah harmoni, ketenangan, dan kedamaian hati. Kehidupan hendaknya dijalani dengan sederhana, tenang, dan menyelaraskan diri dengan lingkungan.
Status Manusia menurut Filsafat Timur
Filsafat Timur menekankan martabat manusia tetapi dengan penekanan yang berbeda, sehingga manusia ada bukan untuk dirinya melainkan ada di dalam solidaritas dengan sesamanya.
B. Filsafat India
Filsafat India
Filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Harmoni ini harus disadari supaya dunia tidak dialami sebagai tempat keterasingan, sebagai penjara.Seorang anak di India harus belajar bahwa ia karib dengan semua benda, dengan dunia sekelilingnya, bahwa ia harus menyambut air yang mengalir dalam sungai, tanah subur yang memberi makanan, dan matahari yang terbit. Orang India tidak belajar untuk menguasai dunia, melainkan untuk berteman dengan dunia.
1.Jaman Weda (2000-600 S.M.)
Bangsa Arya masuk India dari utara, sekitar 1500 S.M. Literatur suci mereka disebut Weda. Bagian terpenting dari Weda untuk filsafat India adalah Upanisad,yang sepanjang sejarah India akan merupakan sumber yang sangat kaya untuk inspirasi dan pembaharuan.Suatu tema yang menonjol dalam Upanisad adalah ajaran tentang hubungan Atman dan Brahman. Atman adalah segi subyektif dari kenyataan, diri manusia. Brahman adalah segi obyektif, makro-kosmos, alam semesta. Upanisad mengajar bahwa manusia mencapai keselamatan (moksa, mukti) kalau ia menyadari identitas Atman dan Brahman.
2.Jaman Skeptisisme (200 S.M.-300 M.)
Sekitar tahun 600 S.M. mulai suatu reaksi, baik terhadap ritualisme imam-imam maupun terhadap spekulasi berhubungan dengan korban para rahib. Para imam mengajar ketaatan pada huruf kitab suci, tetapi ketaatan ini mengganggu kebaktian kepada dewa-dewa. Para rahib mengajar suatu "metafisika" yang juga tidak sampai ke hati orang biasa. Reaksi datang dalam banyak bentuk. Yang terpenting adalah Buddhisme, ajaran dari pangeran Gautama Buddha, yang memberi pedoman praktis untuk mencapai keselamatan: bagaimana manusia mengurangi penderitaannya, bagaimana manusia mencapai terang budi.
Reaksi lain datang dari Jainisme dari Mahawira Jina. Di samping itu mulai juga kebaktian yang lebih eksklusif kepada Siwa dan Wisnu, dua bentuk agama yang lebih menarik daripada ritualisme dan spekulasi para imam dan rahib.
Sebagai kontra-reformasi, muncul dalam Hinduisme resmi enam sekolah ortodoks (disebut "ortodoks", karena Buddhisme dan Jainisme, yang tidak berdasar Weda, dianggap bidaah). Yang terpenting dari sekolah ini adalah Samkhya dan Yoga. Yoga, dari kata "juj", "menghubungkan", mengajar suatu jalan ("marga") untuk mencapai kesatuan dengan ilahi. Samkhya (artinya: "jumlah", "hitungan") mengajarkan tema terpenting hubungan alam-jiwa, kesadaran materi, hubungan Purusa-Prakriti.
3.Jaman Puranis (300-1200)
Setelah tahun 300, Buddhisme mulai lenyap dari India. Buddhisme sekarang lebih penting di negara-negara tetangga daripada di India sendiri. Pemikiran India dalam "abad pertengahan"-nya dikuasai oleh spekulasi teologis, terutama mengenai inkarnasi-inkarnasi dewa-dewa. Banyak contoh cerita tentang inkarnasi dewa-dewa terdapat dalam dua epos besar, Mahabharata dan Ramayana.
4.Jaman Muslim (1200-1757)
Dua nama menonjol dalam periode muslim, yaitu nama pengarang sya'ir Kabir, yang mencoba untuk memperkembangkan suatu agama universal, dan Guru Nanak (pendiri aliran Sikh), yang mencoba menyerasikan Islam dan Hinduisme.
5. Jaman Modern (setelah 1757)
Jaman modern, jaman pengaruh Inggris di India, mulai tahun 1757. Periode ini memperlihatkan perkembangan kembali dari nilai-nilai klasik India, bersama dengan pembaharuan sosial. Nama-nama terpenting dalam periode ini adalah Raja Ram Mohan Roy (1772-1833), yang mengajar suatu monoteisme berdasarkan Upanisad dan suatu moral berdasarkan khotbah di bukit dari Injil, Vivekananda (1863-1902), yang mengajar bahwa semua agama benar, tapi bahwa agama Hindu paling cocok untuk India; Gandhi (1869-1948), dan Rabindranath Tagore (1861-1941), pengarang syair dan pemikir religius yang membuka pintu untuk ide-ide dari luar.
Sejumlah pemikir India jaman sekarang melihat banyak kemungkinan untuk dialog antara filsafat Timur, yang dianggap terlalu mistik dan filsafat Barat, yang dianggap terlalu duniawi.
C. Filsafat China
Filsafat Cina dibagi atas empat periode besar:
1. Jaman Klasik (600-200 S.M.
Menurut tradisi, periode ini ditandai oleh seratus sekolah filsafat:seratus aliran yang semuanya mempunyai ajaran yang berbeda. Namun, kelihatan juga sejumlah konsep yang dipentingkan secara umum, misalnya “tao” (”jalan”), “te” (”keutamaan” atau “seni hidup”), “yen” (”perikemanusiaan”), “i” (”keadilan”), “t’ien” (”surga”) dan “yin-yang” (harmoni kedua prinsip induk, prinsip aktif-laki-laki dan prinsip pasif-perempuan). Sekolah-sekolah terpenting dalam jaman klasik adalah:
Konfusianisme
Konfusius (bentuk Latin dari nama Kong-Fu-Tse, “guru dari suku Kung”) hidup antara 551 dan 497 S.M. Ia mengajar bahwa Tao (”jalan” sebagai prinsip utama dari kenyataan) adalah “jalan manusia”. Artinya: manusia sendirilah yang dapat menjadikan Tao luhur dan mulia, kalau ia hidup dengan baik. Keutamaan merupakan jalan yang dibutuhkan.
Kebaikan hidup dapat dicapai melalui perikemanusiaan (”yen”), yang merupakan model untuk semua orang. Secara hakiki semua orang sama walaupun tindakan mereka berbeda.
Ajaran Konfusianisme atau Kong Hu Cu (juga: Kong Fu Tze atau Konfusius) dalam bahasa Tionghoa, istilah aslinya adalah Rujiao (儒教) yang berarti agama dari orang-orang yang lembut hati, terpelajar dan berbudi luhur. Khonghucu memang bukanlah pencipta agama ini melainkan beliau hanya menyempurnakan agama yang sudah ada jauh sebelum kelahirannya seperti apa yang beliau sabdakan: "Aku bukanlah pencipta melainkan Aku suka akan ajaran-ajaran kuno tersebut". Ajaran falsafah ini diasaskan oleh Kong Hu Cu yang dilahirkan pada tahun 551 SM Chiang Tsai yang saat itu berusia 17 tahun. Seorang yang bijak sejak masih kecil dan terkenal dengan penyebaran ilmu-ilmu baru ketika berumur 32 tahun, Kong Hu Cu banyak menulis buku-buku moral, sejarah, kesusasteraan dan falsafah yang banyak diikuti oleh penganut ajaran ini. Ia meninggal dunia pada tahun 479 SM. ngkan dalam ajarannya adalah bahwa setiap manusia perlu berusaha memperbaiki moral.
Konfusianisme mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik. Penganutnya diajar supaya tetap mengingat nenek moyang seolah-olah roh mereka hadir di dunia ini. Ajaran ini merupakan susunan falsafah dan etika yang mengajar bagaimana manusia bertingkah laku.
Konfusius tidak menghalangi orang Tionghoa menyembah keramat dan penunggu tapi hanya yang patut disembah, bukan menyembah barang-barang keramat atau penunggu yang tidak patut disermbah, yang dipentingkan dalam ajarannya adalah bahwa setiap manusia perlu berusaha memperbaiki moral
Taoisme
Taoisme diajarkan oleh Lao Tse (”guru tua”) yang hidup sekitar 550 S.M. Lao Tse melawan Konfusius. Menurut Lao Tse, bukan “jalan manusia” melainkan “jalan alam”-lah yang merupakan Tao. Tao menurut Lao Tse adalah prinsip kenyataan objektif, substansi abadi yang bersifat tunggal, mutlak dan tak-ternamai. Ajaran Lao Tse lebih-lebih metafisika, sedangkan ajaran Konfusius lebih-lebih etika. Puncak metafisika Taoisme adalah kesadaran bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang Tao. Kesadaran ini juga dipentingkan di India (ajaran “neti”, “na-itu”: “tidak begitu”) dan dalam filsafat Barat (di mana kesadaran ini disebut “docta ignorantia”, “ketidaktahuan yang berilmu”).
Yin-Yang
“Yin” dan “Yang” adalah dua prinsip induk dari seluruh kenyataan. Yin itu bersifat pasif, prinsip ketenangan, surga, bulan, air dan perempuan, simbol untuk kematian dan untuk yang dingin. Yang itu prinsip aktif, prinsip gerak, bumi, matahari, api, dan laki-laki, simbol untuk hidup dan untuk yang panas. Segala sesuatu dalam kenyataan kita merupakan sintesis harmonis dari derajat Yin tertentu dan derajat Yang tertentu.
Moisme
Aliran Moisme didirikan oleh Mo Tse, antara 500-400 S.M. Mo Tse mengajarkan bahwa yang terpenting adalah “cinta universal”, kemakmuran untuk semua orang, dan perjuangan bersama-sama untuk memusnahkan kejahatan. Filsafat Moisme sangat pragmatis, langsung terarah kepada yang berguna. Segala sesuatu yang tidak berguna dianggap jahat. Bahwa perang itu jahat serta menghambat kemakmuran umum tidak sukar untuk dimengerti. Tetapi Mo Tse juga melawan musik sebagai sesuatu yang tidak berguna, maka jelek.
Ming Chia
Ming Chia atau “sekolah nama-nama”, menyibukkan diri dengan analisis istilah-istilah dan perkataan-perkataan. Ming Chia, yang juga disebut “sekolah dialektik”, dapat dibandingkan dengan aliran sofisme dalam filsafat Yunani. Ajaran mereka penting sebagai analisis dan kritik yang mempertajam perhatian untuk pemakaian bahasa yang tepat, dan yang memperkembangkan logika dan tatabahasa. Selain itu dalam Ming Chia juga terdapat khayalan tentang hal-hal
seperti “eksistensi”, “relativitas”, “kausalitas”, “ruang” dan “waktu”.
Fa Chia
Fa Chia atau “sekolah hukum”, cukup berbeda dari semua aliran klasik lain. Sekolah hukum tidak berpikir tentang manusia, surga atau dunia, melainkan tentang soal-soal praktis dan politik. Fa Chia mengajarkan bahwa kekuasaan politik tidak harus mulai dari contoh baik yang diberikan oleh kaisar atau pembesar-pembesar lain, melainkan dari suatu sistem undang-undang yang keras sekali.
Tentang keenam sekolah klasik tersebut, kadang-kadang dikatakan bahwa mereka berasal dari keenam golongan dalam masyarakat Cina. Berturut-turut: (1) kaum ilmuwan, (2) rahib-rahib, (3) okultisme (dari ahli-ahli magi), (4) kasta ksatria, (5) para pendebat, dan (6) ahli-ahli politik.
2. Jaman Neo-Taoisme dan Buddhisme (200 S.M.-1000 M.)
Bersama dengan perkembangan Buddhisme di Cina, konsep Tao mendapat arti baru. Tao sekarang dibandingkan dengan “Nirwana” dari ajaran Buddha, yaitu “transendensi di seberang segala nama dan konsep”, “di seberang adanya”.
3. Jaman Neo-Konfusianisme (1000-1900)
Dari tahun 1000 M. Konfusianisme klasik kembali menjadi ajaran filsafat terpenting. Buddhisme ternyata memuat unsur-unsur yang bertentangan dengan corak berpikir Cina. Kepentingan dunia ini, kepentingan hidup berkeluarga dan kemakmuran material, yang merupakan nilai-nilai tradisional di Cina, sema sekali dilalaikan, bahkan disangkal dalam Buddhisme, sehingga ajaran ini oleh orang dianggap sebagai sesuatu yang sama sekali asing.
4. Jaman Modern (setelah 1900)
Sejarah modern mulai di Cina sekitar tahun 1900. Pada permulaaan abad kedua puluh pengaruh filsafat Barat cukup besar. Banyak tulisan pemikir-pemikir Barat diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Aliran filsafat yang terpopuler adalah pragmatisme, jenis filsafat yang lahir di Amerika Serikat. Setelah pengaruh Barat ini mulailah suatu reaksi, kecenderungan kembali ke tradisi pribumi. Terutama sejak 1950, filsafat Cina dikuasai pemikiran Marx, Lenin dan Mao Tse Tung.
Inilah sejarah perkembangan filsafat China, yang merupakan filsafat Timur. Yang termasuk kepada filsafat Barat misalnya filsafat Yunani, filsafat Helenisme, “filsafat Kristiani”, filsafat Islam, filsafat jaman renaissance, jaman modern dan masa kini
D. Filsafat Islam Periode skolastik timur
Abad ke-5 s/d abad ke-9 Eropa penuh kericuhan oleh perpindahan suku-suku bangsa dari utara. Pemikiran filsafati praktis tidak ada. Sebaliknya di Timur Tengah. Sejak hadirnya agama Islam dan munculnya peradaban baru yang bercorak Islam, ada perhatian besar kepada karya-karya filsuf Yunani. Itu bukan tanpa alasan. Pada awal abad 8 krisis kepemimpinan melanda Timur Tengah; amanat Nabi seperti terancam untuk menjadi pudar dan dalam situasi tak menentu itu dikalangan pada mukmin muncullah deretan panjang ahli pikir yang ingin berbuat sesuatu, berpangkal pada penggunaan akal dan azas-azas rasional, dan menyelamatkan Islam.
(1) Mashab Mu'tazila (725 - 850 - 1025 M) meminjam konsep-konsep pemikiran Yunani dan melihat akal sebagai pendukung iman. Pengakuan akal sebagai sumber pengetahuan (selain sumber wahyu) mendorong penelitian tentang manusia (kodrat, martabat dan tabiatnya). Mengikuti etika Aristoteles, karena akal membuat manusia mampu membedakan baik dan buruk, maka berbuat baik adalah wajib. Pemimpin harus mewajibkan umatnya berbuat baik, masing-masing warga menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Daripadanya dijabarkan hubungan antar-manusia dan antar-bangsa, dan hak azasi (kemauan bebas) manusia. Pandangan ini cocok dengan Al Qur'an (Surah 3 ayat 110): "amr bil-a'ruf wa'l nahy an'al-munkar".
Mashab Mu'tazila ada pada pendapat bahwa Al Qur'an tercipta, artinya "dirumuskan oleh manusia, dengan latar belakang tempat dan zaman yang khusus". Maka para Mu'tazila membaca Al Qur'an dengan kacamata rasionalis.
(2) Mashab falsafah pertama (830 - 1037 M), berhaluan neoplatonis dan aristoteles. Kata "falsafah" dipakai untuk mengartikan filsafat hellenis dalam kosakata bahasa Arab, ahli fikirnya disebut "faylasuf" ("falasifa - jamak). Empat tokol besar : al-Kindi (800-870 M), al-Razi (865 - 925 M), al-Farabi (872 - 950 M) dan Ibn-Sina (980 - 1037 M). Menggumuli masalah klasik "perbedaan antara dhat dan wujud" ("distinctio realis inter essentiam et existentiam"). Mereka ada pada pendapat, bahwa akal adalah pendamping iman. Al-Razi menolak ijazu'l Qur'an. Tulis al-Razi: "Tuhan memberi kepada manusia akal sebagai anugerah terbesar. Dengan akal kita mengetahui segala apa yang bermanfaat bagi kita dan yang dapat memperbaiki hidup kita. Berkat akal itu kita mengetahui hal yang tersembunyi dan apa yang akan terjadi. Dengan akal kita mengenal Tuhan, ilmu tertinggi bagi manusia. Akal itu menghakimi segala-galanya, dan tidak boleh dihakimi oleh sesuatu yang lain. Kelakuan kita harus ditentukan oleh akal semata-mata".
(3) Mashab pemikiran ketiga disebut pula Kalam Ashari, berpusat di Bagdad, dan bercorak atomisme (yang dicetuskan pertama kali oleh Democritus, 370 sM), dan bergumul dengan soal sebab-musabab, kebebasan manusia, dan keesaan Tuhan. Para tokohnya: al-Ash'ari (873-935 M), al-Baqillani (?-1035), dan al-Ghazali (1065-1111 M).
Pandangan yang bercorak atomistis berpangkal pada pendapat bahwa peristiwa alam dan perbuatan manusia tidak lain daripada kesempatan atau tanda penciptaan langsung dari Tuhan. Daya alami serta hubungan wajib sebab-akibat dalam penciptaan itu tidak ada. Segala sesuatu terjadi oleh campur tangan al-Khaliq, "tiada yang tersembunyi daripadaNya seberat dharahpun" (Al-Qur'an Surat 34 ayat 3). Tiap kejadian terdiri atas deretan terputus-putus atom-atom, tanpa ada hubungan kausal. "Kami menyangkal bahwa makan dan minum menyebabkan kenyang". Yang ada hanya monokausalitas mutlak illahi. Apabila tampak sesuatu akibat dari suatu tindakan, maka itu hanya semu, karena Allah menghendaki hal itu. Tuhan mahakuasa dan mendalangi setiap kegiatan insani. Manusia tidak memiliki kehendak bebas, yang bebas itu hanya semua saja. Manusia hanya boneka atau wayang dalam pergelaran semalam suntuk. "Bila manusia bertindak baik, itulah ditentukan Allah sesuai rahmatNya; bila dia berbuat jahat itu dikehendaki Allah sesuai keadilanNya".
Dalam "Al-Tahafut al-filasifah" al-Ghazali membuat sistematisasi atas filsafat dalam 20 dalil dan membuat kajian dan bantahan yang keras atas tiap-tiap dalil itu. Empat dari 20 dalil diberi nilai kufurat. Ilmu sebagai pengetahuan sesuatu melalui sebab-sebabnya dimungkiri; seluruh pengetahuan ilmiah adalah sia-sia. Secara singkat "al-aql laysa lahu fi'l-shar' majal" -- untuk akal tiada tempat dalam agama.
(4) Jauh dari pusat khilafat Abbasiyah di Timur Tengah, di kawasan yang dikenal sebagi Maghrib al-Aqsa (Barat jauh: Afrika barat laut, jazirah Andalusia, yaitu Spanyol sekarang) berkembanglah pusat Islam dalam kesenian, ilmu pengetahuan dan filsafat. Ibn Bajjah (1100-1138 M), Ibn Tufail (? - 1185), dan Ibn Rushd ("Averroes") (1126-1198 M) merupakan 3 filsuf utama dalam perioda Filsafat Kedua (1100 - 1195 M) ini.
Ciri para filsuf ini pada umumnya menolak haluan anti-rasional Al Ghazali. Ibn Bajjah menegaskan adalah tugas seorang filsuf untuk meningkatkan martabat hidupnya dengan merenungkan kenyataan rohani sampai akhir hayat. Akal adalah hal yang paling berharga yang dikaruniakan Tuhan kepada abdiNya yang setia.
Ibn Tufayl terkenal oleh buku roman filsafi yang berjudul Risalat HAYY IBN YAQZAN fi asrar al -himah al-mashiriyyah.
Ibn Rushd dikenal oleh 3 kelompok karyanya: tafsir atas Aristoteles, karangan polemis (tentang karya-karya filsafat di kawasan timur) dan karangan apologetis (yang membela Islam dari ancaman dari dalam). Tahafut al-tahafut merupakan serangan frontal atas al-Tahafut al-filasifah al-Ghazali. Menolak pandangan al-Ghazali, ditegaskannya bahwa ilmu secara esensial adalah pengetahuan sesuatu berdasarkan sebabnya. Kita menanggapi hubungan sebab-akibat dengan pancaindera, dan memahaminya sebagai nyata dengan akal. Dengan akibat atau setiap perubahan diciptakan secara langsung oleh iradat ilahi tanpa pengantaraan sebab tercipta (wasa'ith), seluruh dunia dimerosotkan menjadi kaos dan irasional, tanpa tata-tertib, tanpa nizam atau inayah. Itu bertentangan dengan akal sehat dan menentang wahyu Qur'an, yang melukiskan dunia sebagai karya teratur Allah yang maha bijaksana.
Karya apologetisnya (2 buku yang ditulis pada tahun 1179 M) juga membela hak hidup filsafat dalam Islam, baik sebagai ilmu otonom, maupun sebagai ilmu bantu dalam teologi. Rushd melihat filsafat sebagai "sahabat al-shari'at w'ahat al-ruzdat", teman teologi ibarat saudari sesusuan. Filsafat diwajibkan oleh al-Qur'an, agar manusia dapat memuji karya Tuhan di dunia ini (antara lain Surah 3 ayat 188, Surah 6 ayat 78, Surah 7 ayat 184, Surah 59 ayat 2, dan Surah 88 ayat 17) . Bila studi hukum (fiqh) tidak disertai studi filsafat, fiqh membuat budi sempit dan memalsukan agama.
Pengaruh Ibn Rushd sang filsuf dari Cordova itu terhadap alam pikiran Islam selanjutnya mungkin tidak seberapa, dia bahkan dikatakan hanya mewariskan "sekeranjang buku seberat sosok mayatnya". Tetapi naskahnya populer di Eropa, khususnya di lingkungan kampus Universitas Paris, dan menyebar dari sana. Dengan karyanya, Aristoteles yang dijuluki "Sang Filsuf" diperkenalkan mutiara pemikirannya oleh Ibn Rushd yang oleh karena itu mendapat julukan "Sang Komentator". Sebagai akibatnya, obor perenungan filsafati Yunani, seperti diarak melalui Timur Tengah ke Barat Jauh oleh para filsuf muslim (yang sering hidup menderita), dan dengan itu diestafetkan kepada para filsuf Eropa (Barat) dan ke seluruh dunia. Itulah sumbangan berharga para filsuf muslim dalam khazanah perenungan tak kunjung henti manusia dalam menemukan jati diri dan realitas di sekelilingnya.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Pada dasarnya pandangan ketiga bangsa timur, yaitu India, China, dan Islam (Arab) adalah sama yaitu tujuannya, para filosof dari ketiga bansa itu berfilsafat untuk mencari kedamaian bagi orang lain, dimana Filosof india lebih menekankan pengaplikasian dari ajaran atau teori kebenaran, China menyandarkan asas kedamaian dengan jalan kebijaksanaan oleh konfusiusme, dan Islam megajarkan kebenaran melalui wahyu Allah dan merasionalkan hal tersebut.
Senin, 15 November 2010
SEJARAH DAN ARTI ILMU HUKUM
A. Sejarah Istilah dan Arti Pengantar Ilmu Hukum
Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda. “Inleiding tot de rechtswetenschap”. Istilah ini dipakai pada tahun 1920 yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijs Wet, atau undang-undang perguruan tinggi di negeri Belanda.
“Inleiding tot de rechtswetenschap” ini adalah sebagai pengganti dari “enciclopaedie der rechtswetenschap yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Sebenarnya itu sendiri merupakan terjemahan dari “Enfuhrung in die rechtswissenschaft” suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20.
Di Indonesia sendiri “Inleiding tot de rechtswetenschap” telah dikenal sejak tahun1924 dengan didirikannya Rechts Hoge School ( sekolah tinggi hukum ) di Batavia (Jakarta) dimana dimasukkan dalam kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum, dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi/ universitas Gajah Mada yang berdiri tanggal 13 maret 1946. Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu tepatnya pada tahun 1942,
Istilah Pengantar Ilmu Hukum sudah dipelajari berbagai terjemahan “Inleiding tot de rechtswetenschap” dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar atau persyaratan bagi semua mata kuliah keahlian hukum disetiap perguruan tinggi diseluruh Indonesia dan mempunyai bobot empat satuan kredit semester. Pengantar ilmu hukum memberikan landasan guna mendukung mata kuliah lain sehingga dapat membantu memudahkan dan melancarkan study mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi.
Pengantar ilmu hukum kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan “encyclopaedia hukum”, yaitu bidang studi hukum yang merupakan pengantar (introduction atau inleading) untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang kedaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tesebut dengan ilmu pengetahuan hukum.
Pengantar ilmu hukum dalam arti luas bermaksud mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum di dalam mengantarkan orang yang mau belajar hukum yang sebenarnya. Jadi pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang bertujuan untuk memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besar.
B. Ilmu-Ilmu yang membantu Ilmu hukum
1. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul hukum dalam masyarakat tertentu.
2. Politik hukum adalah suatu bidang ilmu yang mempunyai cirri tertentu, yaitu kegiatan untuk menentukan atau memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat.
3. Ilmu hukum positif adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu atau suatu tata hukum negara tertentu
4. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubugan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya.
5. Filsafat hukum adalah refleksi tentang hukum yang mempermasalahkan hukum dari berbagai pertanyaan yang mendasar.
6. Antropologi hukum yaitu berbicara dan mengkaji perihal ketertiban organisasi masyarakat berikut pranata-pranata pengendaliannya yang sesungguhnya merupakan kajian yang tergolong sentral.
7. Perbandingan hukum adalah metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain.
8. Psikologi hukum yaitu suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia.
C. Batasan dan Pengertian hukum
Sejak lama orang sibuk mencari suatu definisi tentang hukum, namun belum pernah mendapat sesuatu yang memuaskan. Hampir semua ahli hukun memberikan definisi tentang hukum berlainan isinya. Ini menandakan bahwa bahasa hukum itu bersifat abstrak, banyak seginya dan luas cakrawalanya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam suatu rumus secara memuaskan.
Adapun menurut Ensiklopedia Indonesia,” hukum merupakan rangkaian kaidah, Peraturan-peraturan, tata aturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat. Sedangkan salah satu pakarhukum yaitu Erns utrech : mengemukakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup ( perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.
Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dimana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri. Kadang-kadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan memang dicipatakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat, namun adakalanya bahwa terjadinya peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yag bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lainnya mengikuti, karena mereka yakin bahwa memang seharusnya demikian. Kelompok lain belum tentu mempunyai perilaku atau pedoman tingakah laku yang sama, sehingga timbul perbedaan aturan di antara sesama kelompok.
D. Manusia, masyarakat dan Hukum
Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang pada dasarnya mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia lain. Artinya setiap manusia mempunyai keinginan untuk berkumpul dan mengadakan hubungan satu sama lain sesamanya. Kumpulan atau persatuan manusia-manusia yang saling mengadakan hubungan satu sama lain dinamakan “masyarakat”. Jadi masyarakat terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup menimbulkan berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan mereka saling kenal-mengenal dan saling mempengaruhi.
Sudah sunnatullah bahwa manusia itu sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, hidup diantara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Hal ini disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama. Kenyataan ini oleh Filsuf Aristoteles disebut sebagai Zoon Politicon, yang menurut keterangan sarjana ulung yang faham bahasa yunani berarti manusia itu adalah makhluk sosial dan politik. Sedangkan P.J. Bouman mengatakan bahwa manusia itu baru menjadi manusia karena ia hidup bersama dengan manusia lainnya.
Masing-masing anggota masyarakat sudah tentu mempunyai kepentingan yang kadang-kadang sama dan sering pula berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut apabila dibiarkan lama kelamaan akan berubah menjadi pertentangan. Pertentangan kepentingan ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya. Aturan itu pada mulanya disebut kaidah (Arab), Norma (Latin), Norma (Prancis), Norm (Inggris), atau ugeran (Sunda-Jawa), dan dalam bahasa baku disebut kaidah. Jadi dapatlah dikatakan bahwa apa yang disebut kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berprikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup. Disinilah hukum memiliki peranan penting yaitu agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil dan makmur.
Demikian pula kehidupan manusia/masyarakat pada masa kini, sadar atau tidak manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Sejak ia belum lahir sampai mati hukum senantiasa mencampuri kehidupan manusia; hukum melindungi benih yang ada dalam kandungan ibu dan masih menjaga jenasah manusia setelah ia meninggal dunia.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pengantar Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang memperkenalkan, dan menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Dan Masyarakat/manusia sebagai subjek hukum, harus mentaati aturan hukum yang telah dibuat bersama demi menjaga kesejahtraan dan keadilan didalamnya.
DAFTAR PUSTAKA
Duswara dudu machmudin. 2003. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Refika Aditama
Soeroso R. 1992. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Sinar Grafika.
Syahrani Riduan.1999.Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Banjarmasin : PT. Citra Aditya Bakti.
Dirdjosisworo soedjono. 20000. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
\
perbaikan
BAB 1
PENDAHULUAN
E. Latar Belakang
Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok, dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan akan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam dan pemenuhannya tergantung dari hasil yang diperoleh dalam daya upaya yang dilakukan.
setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang juga sama dengan objek kebutuhan yang hanya satu dan kedua-duanya tidak mau mengalah, maka akan terjadi bentrokan. Suatu bentrokan akan terjadi juga kalau hubungan antara manusia satu dengan manusia lain ada yang tidak memenuhi kewajibannya.
Karena itu didalam kehidupan suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial supaya teratur di perlukan ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi kebebasan tingkah laku itu. dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan hendaklah merupakan ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan hidup atas kesadarannya, dan biasanya dinamakan hukum.
Setiap ketentuan hukum fungsinya mencapai tata tertib antara hubungan manusia didalam sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup jangan sampai terjadi suatu ketidakseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan kelompok sosial, kalau selalu merasa ada tekanan atu ketidaktepatan ikatan sosial berarti juga menjaga supaya selalu ada keadilan didalam kehidupan dalam kehidupan sosial ( masyarakat).
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sejarah Istilah dan Arti Pengantar Ilmu Hukum
Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda. “Inleiding tot de rechtswetenschap”. Istilah ini dipakai pada tahun 1920 yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijs Wet, atau undang-undang perguruan tinggi di negeri Belanda.
“Inleiding tot de rechtswetenschap” ini adalah sebagai pengganti dari “enciclopaedie der rechtswetenschap yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Sebenarnya istilah itu sendiri merupakan terjemahan dari “Enfuhrung in die rechtswissenschaft” suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20.
Di Indonesia sendiri “Inleiding tot de rechtswetenschap” telah dikenal sejak tahun1924 dengan didirikannya Rechts Hoge School ( sekolah tinggi hukum ) di Batavia (Jakarta) dimana dimasukkan dalam kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum, dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi/ universitas Gajah Mada yang berdiri tanggal 13 maret 1946. Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu tepatnya pada tahun 1942,
Istilah Pengantar Ilmu Hukum sudah dipelajari berbagai terjemahan “Inleiding tot de rechtswetenschap” dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar atau persyaratan bagi semua mata kuliah keahlian hukum disetiap perguruan tinggi diseluruh Indonesia dan mempunyai bobot empat satuan kredit semester. Pengantar ilmu hukum memberikan landasan guna mendukung mata kuliah lain sehingga dapat membantu memudahkan dan melancarkan study mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi.
Pengantar ilmu hukum kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan “encyclopaedia hukum”, yaitu bidang studi hukum yang merupakan pengantar (introduction atau inleading) untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang kedaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tesebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Pengantar ilmu hukum dalam arti luas bermaksud mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum di dalam mengantarkan orang yang mau belajar hukum yang sebenarnya.
Begitu juga dalam halnya pengantar ilmu hukum diperkenalkan konsep-konsep, generalisasi-generalisasi dan teori hukum umum, pengertian dan asas-asas hukum. Jadi pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang bertujuan untuk memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan secara garis besar.
Selanjutnya apabila kita perhatikan salah satu bunyi keterangan dalam Universitas Reglement Hindia Belanda menetapkan bahwa, pengantar ilmu hukum mencakup uraian mengenai sejarah terbentuknya lembaga-lembaga hukum dewasa ini maupun penganar falsafahnya dalam arti kerohanian maupun kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud lembaga hukum ialah seluruh praktek hukum sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku secara mantap, berlakunya sudah melembaga, bukan hanya sebagai suatu pelaksanaan insidentil atau dipaksakan dengan kekerasan luar.
F. Ilmu-Ilmu yang membantu Ilmu hukum
9. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul hukum dalam masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Dalam studi pelajaran hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak dari karakteristik pertumbuhan yang di alami oleh masing-masing sistem hukum. Apabila dikatakan sistem hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus menerus antara sistem yang sekarang dengan yang lalu. Apabila dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari hukum pada masa lampau. Makah hal itu berarti, bahwa hukum sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa lampau. (Soedjono Dirdjosisworo 1983 : 58)
10. Politik hukum adalah suatu bidang ilmu yang mempunyai cirri tertentu, yaitu kegiatan untuk menentukan atau memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat. Harus disadari bahwa hukum sebagai gejala sosial, bukanlah suatu yang otonom sepenuhnya, melainkan mempunyai kaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu segi dari keadaan ini, maka hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. dengan demikian hukum mempunyai dinamika.Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena ia diarahkan kepada ius constituendum, hukum yang dicita-citakan. Oleh karena itu maka politik hukum adalah suatu bidang studi hukum yang kegiatannya memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat.
11. Ilmu hukum positif adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu atau suatu tata hukum negara tertentu. Hukum positif bersifat factual dan ril. Contohnya: Hukum Indonesia berbeda dengan hukum Amerika dan masing-masing mempunyai kekuasaan atas negaranya. Seperti : UU Lalu lintas jalan raya, UU guru dan dosen, dsb.
12. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubugan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Menurut Soekanto dalam bukunya “mengenal Sosiologi Hukum” (gejala-gejala sosial itu ruang lingkupnya meliputi struktur sosial dan proses sosial ). Di mana struktur sosial meliputi keseluruhan jalinan antara unsure-unsur sosial yang pokok, yaitu : kelompok sosial, kebudayaan, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi, serta kekuasaan dan wewenang. Sedangkan proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai bidang kehidupan yang mencakup : interaksi, perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial. Jadi sososiologi hukum yaitu mempelajari dan menjelaskan bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Sosilogi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Objek sasaran disini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, Seperti : pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat dan sebagainya.
13. Filsafat hukum adalah refleksi tentang hukum yang mempermasalahkan hukum dari berbagai pertanyaan yang mendasar. Dengan kata lain filsafat ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filsafat. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum yang dikaji secara mendalam. Kalau ilmu hukum hanya melihat hukum sebagai dan sepanjang ia menjelma dalam perbuatan manusia, dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat, yang dapat ditangkap oleh panca indra, maka filsafat hukum menyingkap hakikat hukum itu. Kaidah hukum yang sifatnya abstrak yang merupakan pertimbangan nilai misalnya, terletak diluar jangkauan ilmu hukum, tetapi berada dalam ruang lingkup filsafat hukum. Kaidah hukum tidak termasuk dunia kenyataan (dunia sein, dunia alam), tetapi termasuk dunia nilai (dunia Sollen), Sehingga diluar penelitian ilmu hukum.
Dimana ilmu hukum berakhir, disana dimulai filsafat hukum. Ia mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab oleh ilmu pengetahuan . Jumlah pertanyaan-pertanyaan tersebut tak terhingga banyaknya. Tetapi para ahli filsafat sesungguhnya hanya mempelajari persoalan-persoalan yang tepenting saja. Demikian Van Apldoorn menjelaskan tentang filsafat dalam bukunya Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht. Filsafat hukum akan dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan sekaligus menunjukkan kearah mana nilai-nilai tersebut akan berkembang.
14. Antropologi hukum yaitu berbicara dan mengkaji perihal ketertiban organisasi masyarakat berikut pranata-pranata pengendaliannya yang sesungguhnya merupakan kajian yang tergolong sentral. Seperti masalah-masalah struktur, tertib struktur dan fungsional setiap komponen struktur, aksi serta perilaku individu pemeran sosial dalam struktur, Keterikatan untuk melakukan kajian atas hal-hal itulah yang menjadi muara kedua bidang studi hukum dan antropologi. Titik temu antara kedua disiplin ilmu itu, tercermin pada antropologi hukum. Melalui ajaran ini ditelaah bagaimana sesungguhnya hukum bekerja dalam masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat trasisi. Atau dari sisi lain antropologi hukum memusatkan kajiannya pada perilaku dan pranata sosial yang bersangkutan dengan masalah ketertiban, penendalian dan rekayasa sosial. Antropologi hukum dan sosiologi hukum mempunyai persamaan pandangan dan pendekatan, bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses dalam masyarakat. Karakteristik antropologi hukum terletak pada sifat pengamatannya, penyelidikannya, dan pemahamannya yang secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia. Pengamatannya tidak hanya dilakukan terhadap kehidupan satu dua bangsa saja, tetapi banyak bangsa, sehingga pengertian-pengertian yang dibentuknya mempunyai nilai universal baik menurut tempat maupun waktu.
15. Perbandingan hukum adalah metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain. Perkataan “perbandingan” dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengadakan indentifikasi terhadap persamaan dan/ atau perbedaan antara dua atau lebih gejala tertentu. Dalam literature ilmu hukum, istilah perbandingan hukum menunjukkan dua pengertian yang berbeda. Pertama: perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan(yang juga menggunakan metode perbandingan), yang membanding-bandingkan sistem hukum negara yang satu dengan negara yang lain. Perbandingan hukum juga dapat diadakan dalam satu negara saja, yang mempunyai sistem hukum yang pluralistic atau majemuk. Seperti misalnya Indonesia, dapat diadakan perbandingan hukum antara sistem-sistem hukum adat, atau antara sistem hukum barat dengan sistem hukum adat. Tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tetap jaug dari itu ialah untuk megetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan tersebut. Selain itu perbandingan hukum juga mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional.
16. Psikologi hukum yaitu suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia (human behavior) maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu pencerminan perilaku manusia. Suatu kenyataan bahwa salah satu yang menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern adalah penggunaanya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Degan demikian sadar atau tidak hukum telah memasuki bidang psikologi, terutama psikologi sosial (soedjono, 1983 : 58). Sebagai contoh, hukum pidana misalnya merupakan bidang hukum yang berkait rapat dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologis, peranan sanksi pidana terhadap kriminalitas dan lain sebagainya yang menunjukkan hubungan antara hukum dan psikologi. Ahli filsafat hukum yang menggarap unsur psikologis dalam hukum menempatkan sebagai unsur utama. Leon Petrazycki beranggapan bahwa fenomena-fenomena hukum itu terdiri dari proses psikis yang unik, yang tepat dilihat dengan menggunakan metode introspeksi. Apabila kita mempersoalkan tentang hak-hak kita serta hak-hak orang lain dan melakukan perbuatan sesuai dengan itu, maka semua itu bukan karena hak-hak itu dicantumkan dalam peraturan-peraturan saja, melainkan karena keyakinan sendiri bahwa kita harus berbuat seperti itu.
G. Batasan dan Pengertian hukum
Sejak lama orang sibuk mencari suatu definisi tentang hukum, namun belum pernah mendapat sesuatu yang memuaskan. Hampir semua ahli hukun memberikan definisi tentang hukum berlainan isinya. Ini menandakan bahwa bahasa hukum itu bersifat abstrak, banyak seginya dan luas cakrawalanya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam suatu rumus secara memuaskan.
Adapun menurut Ensiklopedia Indonesia,” hukum merupakan rangkaian kaidah, Peraturan-peraturan, tata aturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat. Sedangkan salah satu pakarhukum yaitu Erns utrech : mengemukakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup ( perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.
Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dimana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri. Kadang-kadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan memang dicipatakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat, namun adakalanya bahwa terjadinya peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yag bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lainnya mengikuti, karena mereka yakin bahwa memang seharusnya demikian. Kelompok lain belum tentu mempunyai perilaku atau pedoman tingakah laku yang sama, sehingga timbul perbedaan aturan di antara sesama kelompok.
BATAS-BATAS PENGGUNAAN HUKUM
Dalam konteks praktek situasi hukum adalam kehidupan di Indonesia memberi gambaran yang sangat buram. Sebagai hasil ciptaan manusia hukum tentu mempunyai batas-batas kemampuan. Atas dasar hal tersebut, 2 hal pokok yang menjadi sorotan utama. Pertam mengenai politik hukum nasioan.
Dalam hal ini batas-batas hukum sebenarnya sejak awal sudah ditentukan oleh proses politik yang ada, kedua, yaitu problematic kepastian hukum dan tuntutan keadilan. Dimana optima yang dapat dicapai oleh hukum pada suatu saat. Sedangkan tujuan politik hukum pada dasarnya mencakup 3 hal. Pertama, menjamin keadilan dalam masyarakat. Kedua, menciptakan kehdiupan yang tentram dengan menjaga keputusan-keputusan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret. Dan berdasarkan pertiumbangan tentang fungsinya secara hakiki hukum itu harus pasti dan adil.
Di dalam sebuah tulisan yang berjudul tantangan bagi pembinaan hukum nasioanal seorang sarjana hukum pernah menulis sebagai berikut: “Pembangunan hukum itu dapat diadakan disela-sela pembangunan fisik dan mental, dengan terlebih dahulu menentukan tujuan hukum dan pertimbangannya,” mengadakan suatu analisa deskriptif dan prediktif, dan mengumpulkan data-data tentang hukum yang masih dianggap melekat dalam diri anggota-anggota masyarakat. Menentukan tujuan hukum dan pertimbangannya saya kira tidaklah sulit, sebaliknya yang sayat anggap sulit adalah menetapkan apakah anggota-anggotam masyarakat itu dapat menerima/mengetahui tujuan hukum tersebut oleh karena taatnya anggota-anggota masyrakat hidup hukum dapat disebabkan oleh dua faktor yang domonan, yaitu:”
Pertama : Bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan/aspirasi anggota-anggota masyarakat itu/dengan kata lain taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapatnya perasaan, keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri
Kedua : Karena adanya kekuasaan yang impeartif melekat dalam hukum tersebut, dengan sanksi apabila ada orang yang berani melanggarnya ia akan memperoleh akibat-akibat hukum yang tak di ingini.
Apabila pernyataan tersebut di atas dianalisa secara agak lebih mendalam, maka timbul dugaan bahwa pendapat tersebut terlalu menitik beratkan pada segi hukum, yaitu bahwa kemauan warga-warga masyarakat harus disesuaikan dengan tujuan dan perkembangan hukum. Sebetulnya kedua segi tersebut mempunyai pengaruh timbale-balik oleh karena hukum pun mempunyai batas-batas kemampuan untuk menjamin kepentingan-kepentingan warga-warga masyarakat.
Sebagai alat untuk mengubah masyarkat dan menjamin ketertiban proses perubahan tersebut, maka hukum mempunyai batas-batas kemampuan dan terikat oleh kondisi-kondisi tertentu. Apabila batas-batas dan kondisi-kondisi tersebut diperhatikan, di mengerti dan diterapkan, maka dapatlah diperkirakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat mempunyai harapan-harapan yang positif dalam mengubah masyarakat serta mendukung pembangunan. Apakah harapan-harapan tersebut akan terwujud tidak / tidak harus dikembalikan kepada saya pelopor perubahan/pembanguann yang mempergunakan hukum tersebut sebagai sarana.
Di dalam mempergunakan hukum sebagai sarana, perlu pula diperhatikan dengan sungguh-sungguh anggapan-anggapan bagian tersebut warga-warga masyarakat tentang hukum. Hukum bukanlah satu-satunya alat pengendalian social, apabila ada alat-alat pengendalian social lain yang dianggap lebih ampuh oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat, maka penerapan hukum hanya akan merupakan usaha yang sia-sia belaka/bahkan dapat menimbulkan realisasi-realisasi yang negative. Jadi dalam hal ini yang perlu di perhatikan adalah sampai sejauh mana hukum telah melembaga/bahkan telah mendarah daging dalam diri bagian terbesar warga-warga masyarakat yang bersangkutan. Dalam menelaah itu seseorang ahli hukum hendaknya dapat bekerja sama dengan ahli-ahli ilmu social lainnya. Oleh karena dengan kerja sama tersebut hasil yang lebih banyak akan dapat dicapai.
H. Manusia, masyarakat dan Hukum
Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang pada dasarnya mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia lain. Artinya setiap manusia mempunyai keinginan untuk berkumpul dan mengadakan hubungan satu sama lain sesamanya. Kumpulan atau persatuan manusia-manusia yang saling mengadakan hubungan satu sama lain dinamakan “masyarakat”. Jadi masyarakat terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup menimbulkan berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan mereka saling kenal-mengenal dan saling mempengaruhi.
Sudah sunnatullah bahwa manusia itu sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, hidup diantara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Hal ini disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama. Kenyataan ini oleh Filsuf Aristoteles disebut sebagai Zoon Politicon, yang menurut keterangan sarjana ulung yang faham bahasa yunani berarti manusia itu adalah makhluk sosial dan politik. Sedangkan P.J. Bouman mengatakan bahwa manusia itu baru menjadi manusia karena ia hidup bersama dengan manusia lainnya. yang biasa disebut dengan masyarakat. Dengan hidup bermasyarakat, setiap individu/ manusia akan dapat mempertahankan hidupnya, memenuhi segala kebutuhannya (materiil dan immaterial), serta mengembangkan bakat dan minatnya.
Masing-masing anggota masyarakat sudah tentu mempunyai kepentingan yang kadang-kadang sama dan sering pula berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut apabila dibiarkan lama kelamaan akan berubah menjadi pertentangan. Pertentangan kepentingan ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya. Aturan itu pada mulanya disebut kaidah (Arab), Norma (Latin), Norma (Prancis), Norm (Inggris), atau ugeran (Sunda-Jawa), dan dalam bahasa baku disebut kaidah. Jadi dapatlah dikatakan bahwa apa yang disebut kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berprikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup.
Oleh karena itu maka norma tersebut harus diperhatikan dan di indahkan (ditaati) oleh setiap orang (manusia) selaku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Dengan memperhatikan dan mnaati norma, setiap orang dapat mengadakan hubungan dengan sesamanya, buat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan segala kepentingannya dengan sebaik-bauknya, tanpa mengorbankan atau merugikan kepentingan orang lain, dan tanpa menggoyahkan sendi-sendi keterlibatan dan ketentraman dalam masyarakat. Disinilah hukum memiliki peranan penting yaitu agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil dan makmur.
Demikian pula kehidupan manusia/masyarakat pada masa kini, sadar atau tidak manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Sejak ia belum lahir sampai mati hukum senantiasa mencampuri kehidupan manusia; hukum melindungi benih yang ada dalam kandungan ibu dan masih menjaga jenasah manusia setelah ia meninggal dunia.
Ada beberapa faktor yang mendukung manusia untuk bermasyarakat antara lain ;
a. Faktor ekonomis ( untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup)
b. Faktor biologis ( untuk megadakan keturunan )
c. Faktor keamanan ( untuk penyelamatan dari serangan / mara bahaya ).
Dalam kehidupannya manusia memerlukan kebenaran, keteraturan, dan keindahan/ kenikmatan. Oleh karena itu ada logika, etika dan estetika yang mencakup penalaran kaidah-kaidah dan selera. Kaidah-kaidah tersebut mencakup kaidah-kaidah kepercayaan, kesopanan, kesusilaan dan hukum.
Ada suatu kecenderungan bahwa semakin renggang ikatan sosial dalam masyarakat, semakin kurang pula kemampuan warga masyarakat untuk menahan diri dalam melakukan perilaku negatif atau anti sosial. Renggangnya ikatan sosial menyebabkan berkurangnya rasa ketrgantungan seseorang kepada orang lain, dan dalam keadaan yang demikian sukar sekali untuk mendapatkan identitas diri.
Kejahatan dari dulu hingga kini selalu ada. Seringkali kebudayaan suatu masyarakat memberikan peluang-peluang terhadap timbulnya kejahatan. Misalnya perbedaan yang mencolok antara kaya dan miskin. Kejahatan juga mungkin terjadi ketika terjadi transisi (masa), yang ditandai dengan mulai ditinggalkannya sistem nilai yang lama, pada sistem nilai yang baru belum sepenuhya terbentuk. Akibatnya tidak ada pedoman yang mantap dan mengukur buruk baiknya perilaku tertentu.
Ada beberapa sebab mengapa orang membutuhkan :
Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu sistem pengawasan dari pejabat hukum bukan pengawasan dari masyarakat. Begitu sistem pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional ;
Orang menaati hukum untuk menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya. Hal ini terutama dalam masyarakat dimana hubungan pribadi dan batiniah antara warganya sangan kuat.
Orang menaati hukum karena merasa bahwa kepentingan-kepentingannya terpenuhi atau setidaknya terlindungi hukum.
Orang menaati hukum karena hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai yang dianutnya.
Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan itu di buat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. kadang-kadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan memang diciptakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat, namu ada kalanya bahwa terjadinya peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yang bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lain mengikutinya. Namun kelompok lain belum tentu memiliki perilaku atau pedoman tingkah laku yan sama, sehingga timbul perbedaan aturan diantara sesama kelompok.
HASIL DISKUSI
A. Pertanyaan :
1. Andi. Basnur : Jelaskan mengenai Revolusi Hukum 1993 sampai sekarang!
2. Nurleli Ramli : Apa hubungan antara kekuasaan moral dan keadilan?
3. Fatmawada S : Mengapa Hukum dikatakan abstrak? jelaskan!
4. Relina Chitra : Mengapa tidak disepakati, bahwa Hukum adalah suatu aturan. Sedangkan sebagian besar pakar Hukum telah mendefenisikan Hukum sebagai norma atau kaidah?
5. Muliadi : Apa yang dimaksud dengan hukum positif dan berikan contohnya!
6. Vivi Oktavia : Apa hubungan timbal balik hukum sebagai gejala sosial dan gejala sosial-sosial lainnya?
B. Jawaban :
1. Revolusi adalah perubahan ketatanegaraan (pemerintah atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata) atau perubahan yang cukup mendasar di dalam suatu bidang contohnya suatu revolusi hukum yang dahsat yaitu terbitnya Undang-Undang pertahanan negara, di mana menempatkan TNI sebagai fungsi pertahanan negara. Dengan UU ini maka TNI dikembalikan pada fungsi yang benar sedangkan sistem politik mendasarkan pada supremasi sipil. (Jawaban Kelompok)
2. Kekuasaan harus dibarengi dengan moral karena tanpa moral kekuasaan akan disalah gunakan dan menyebabakan tidak tercapainya keadilan. Sebagai contoh seorang koruptor. Seorang pejabat tinggi memiliki kekuasaan tapi tidak dibarengi dengan moral, maka yang terjadi adalah korupsi, mengambil barang yang bukan haknya. Sehingga merugikan masyarakat. Masalah yang demikian inilah yang tidak menyeimbangkan antara kekuasaan dan moral sehingga tidak mencapai keadilan dan kemakmuran. (Nur Baiti)
3. Hukum dikatakan abstrak sebab cakupan hukum sangat luas dan tidak dapat disatukan dalam satu defenisi. Abstrak yaitu Ketiadaan fakta, maksudnya tidak ada fakta yang dapat membuktikannya, tetapi ada keyakinan bahya hukum itu ada. Konkrit yaitu suatu kenyataan.
Sebagai contoh : Seorang pemuda yang melanggar, yaitu tidak memakai helm ketika mengendarai motor. Yang disebut dengan konkrit/nyata yaitu seorang pemuda. sedangkan yang abstrak adalah peraturan yang dilanggarnya, karena tidak dapat dibuktikan tapi diyakini kebenarannya.
( Nur Baiti, A. Syawal Esa Fitri. dan Mirnawati jamal)
4. Hukum tidak dapat disatukan dalam satu definisi, Sebab cakupan ilmu hukum sangat luas. Sehingga apabila didefinisikan maka akan membatasi ruang lingkup hukum itu sendiri. (A. Syawal Esa Fitri)
5. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu atau suatu hukum negara tertentu. Hukum positif bersifat Real dan Faktual. Seperti halnya Hukum Indonesia yang berbeda dengan hukum Amerika dan masing-masing mempunyai kekuasaan atas negaranya. sebagai contoh : UU Lalu lintas, UU guru dan Dosen, dsb. (agistianti)
6. Hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala sosial lainnya. Yaitu hukum sebagai cipta, rasa dan karsa ( kebudayaan, rasional, dan hati) harus diselaraskan dan diaplikasikan. Karena dengan demikian akan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtra.
Adapun ruang lingkup gejala-grjala sosial yaitu : Kelompok sosial, Kebudayaan, Lembaga sosial, Stratifikasi, serta kekuasaan dan wewenang. Sedangkan proses sosial meliputi : Interaksi sosial, perubahan dan masalah sosial. ( Mirnawati jamal)
C. Nama-nama yang Menangapi
1. Andi Basnur. B ( 096234079)
2. Suharni Satullah (096234080)
3. Suhartina KN (096234082)
4. Nurleli Ramli (096234083)
5. Vivi Oktavia (096234101)
6. Ririn Rasputin (096234118)
7. Relinha Citra (096234121)
8. Henny Zainal (096234124)
MODERATOR : Haerul (096234086)
D. Nama-Nama Kelompok yang aktif saat diskusi
1. Nur Baiti : Pemateri, menjawab, menanggapi
2. A. Syawal Esa Fitri : Menjawab dan Menanggapi
3. Mirnawati jamal : Menjawab dan menanggapi
4. Agistianti : Menjawab
BAB III
PENUTUP
B. Kesimpulan
Setelah kita pelajari makalah ini, kita dapat meyimpulkan bahwa pengantar ilmu hukum bermaksud mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum yang didalamnya mengantarkan orang yang ingin belajar tentang hukum kearah hukum yang sebenarnya.
C. Keritik dan saran
Adapun keritik dari para pembaca menjadi pendorong kuat bagi kami sebagai penyusun guna mengembangkan potensi keingintahuan, keluasan wawasan berpikir dan diharapkan akan lebih memperkokoh dari pada akar kearifan.
DAFTAR PUSTAKA
Duswara dudu machmudin. 2003. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Refika Aditama
Soeroso R. 1992. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Sinar Grafika.
Syahrani Riduan.1999.Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Banjarmasin : PT. Citra Aditya Bakti.
Dirdjosisworo soedjono. 20000. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda. “Inleiding tot de rechtswetenschap”. Istilah ini dipakai pada tahun 1920 yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijs Wet, atau undang-undang perguruan tinggi di negeri Belanda.
“Inleiding tot de rechtswetenschap” ini adalah sebagai pengganti dari “enciclopaedie der rechtswetenschap yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Sebenarnya itu sendiri merupakan terjemahan dari “Enfuhrung in die rechtswissenschaft” suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20.
Di Indonesia sendiri “Inleiding tot de rechtswetenschap” telah dikenal sejak tahun1924 dengan didirikannya Rechts Hoge School ( sekolah tinggi hukum ) di Batavia (Jakarta) dimana dimasukkan dalam kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum, dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi/ universitas Gajah Mada yang berdiri tanggal 13 maret 1946. Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu tepatnya pada tahun 1942,
Istilah Pengantar Ilmu Hukum sudah dipelajari berbagai terjemahan “Inleiding tot de rechtswetenschap” dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar atau persyaratan bagi semua mata kuliah keahlian hukum disetiap perguruan tinggi diseluruh Indonesia dan mempunyai bobot empat satuan kredit semester. Pengantar ilmu hukum memberikan landasan guna mendukung mata kuliah lain sehingga dapat membantu memudahkan dan melancarkan study mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi.
Pengantar ilmu hukum kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan “encyclopaedia hukum”, yaitu bidang studi hukum yang merupakan pengantar (introduction atau inleading) untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang kedaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tesebut dengan ilmu pengetahuan hukum.
Pengantar ilmu hukum dalam arti luas bermaksud mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum di dalam mengantarkan orang yang mau belajar hukum yang sebenarnya. Jadi pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang bertujuan untuk memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besar.
B. Ilmu-Ilmu yang membantu Ilmu hukum
1. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul hukum dalam masyarakat tertentu.
2. Politik hukum adalah suatu bidang ilmu yang mempunyai cirri tertentu, yaitu kegiatan untuk menentukan atau memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat.
3. Ilmu hukum positif adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu atau suatu tata hukum negara tertentu
4. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubugan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya.
5. Filsafat hukum adalah refleksi tentang hukum yang mempermasalahkan hukum dari berbagai pertanyaan yang mendasar.
6. Antropologi hukum yaitu berbicara dan mengkaji perihal ketertiban organisasi masyarakat berikut pranata-pranata pengendaliannya yang sesungguhnya merupakan kajian yang tergolong sentral.
7. Perbandingan hukum adalah metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain.
8. Psikologi hukum yaitu suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia.
C. Batasan dan Pengertian hukum
Sejak lama orang sibuk mencari suatu definisi tentang hukum, namun belum pernah mendapat sesuatu yang memuaskan. Hampir semua ahli hukun memberikan definisi tentang hukum berlainan isinya. Ini menandakan bahwa bahasa hukum itu bersifat abstrak, banyak seginya dan luas cakrawalanya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam suatu rumus secara memuaskan.
Adapun menurut Ensiklopedia Indonesia,” hukum merupakan rangkaian kaidah, Peraturan-peraturan, tata aturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat. Sedangkan salah satu pakarhukum yaitu Erns utrech : mengemukakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup ( perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.
Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dimana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri. Kadang-kadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan memang dicipatakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat, namun adakalanya bahwa terjadinya peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yag bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lainnya mengikuti, karena mereka yakin bahwa memang seharusnya demikian. Kelompok lain belum tentu mempunyai perilaku atau pedoman tingakah laku yang sama, sehingga timbul perbedaan aturan di antara sesama kelompok.
D. Manusia, masyarakat dan Hukum
Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang pada dasarnya mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia lain. Artinya setiap manusia mempunyai keinginan untuk berkumpul dan mengadakan hubungan satu sama lain sesamanya. Kumpulan atau persatuan manusia-manusia yang saling mengadakan hubungan satu sama lain dinamakan “masyarakat”. Jadi masyarakat terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup menimbulkan berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan mereka saling kenal-mengenal dan saling mempengaruhi.
Sudah sunnatullah bahwa manusia itu sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, hidup diantara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Hal ini disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama. Kenyataan ini oleh Filsuf Aristoteles disebut sebagai Zoon Politicon, yang menurut keterangan sarjana ulung yang faham bahasa yunani berarti manusia itu adalah makhluk sosial dan politik. Sedangkan P.J. Bouman mengatakan bahwa manusia itu baru menjadi manusia karena ia hidup bersama dengan manusia lainnya.
Masing-masing anggota masyarakat sudah tentu mempunyai kepentingan yang kadang-kadang sama dan sering pula berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut apabila dibiarkan lama kelamaan akan berubah menjadi pertentangan. Pertentangan kepentingan ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya. Aturan itu pada mulanya disebut kaidah (Arab), Norma (Latin), Norma (Prancis), Norm (Inggris), atau ugeran (Sunda-Jawa), dan dalam bahasa baku disebut kaidah. Jadi dapatlah dikatakan bahwa apa yang disebut kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berprikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup. Disinilah hukum memiliki peranan penting yaitu agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil dan makmur.
Demikian pula kehidupan manusia/masyarakat pada masa kini, sadar atau tidak manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Sejak ia belum lahir sampai mati hukum senantiasa mencampuri kehidupan manusia; hukum melindungi benih yang ada dalam kandungan ibu dan masih menjaga jenasah manusia setelah ia meninggal dunia.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pengantar Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang memperkenalkan, dan menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Dan Masyarakat/manusia sebagai subjek hukum, harus mentaati aturan hukum yang telah dibuat bersama demi menjaga kesejahtraan dan keadilan didalamnya.
DAFTAR PUSTAKA
Duswara dudu machmudin. 2003. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Refika Aditama
Soeroso R. 1992. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Sinar Grafika.
Syahrani Riduan.1999.Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Banjarmasin : PT. Citra Aditya Bakti.
Dirdjosisworo soedjono. 20000. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
\
perbaikan
BAB 1
PENDAHULUAN
E. Latar Belakang
Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok, dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan akan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam dan pemenuhannya tergantung dari hasil yang diperoleh dalam daya upaya yang dilakukan.
setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang juga sama dengan objek kebutuhan yang hanya satu dan kedua-duanya tidak mau mengalah, maka akan terjadi bentrokan. Suatu bentrokan akan terjadi juga kalau hubungan antara manusia satu dengan manusia lain ada yang tidak memenuhi kewajibannya.
Karena itu didalam kehidupan suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial supaya teratur di perlukan ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi kebebasan tingkah laku itu. dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan hendaklah merupakan ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan hidup atas kesadarannya, dan biasanya dinamakan hukum.
Setiap ketentuan hukum fungsinya mencapai tata tertib antara hubungan manusia didalam sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup jangan sampai terjadi suatu ketidakseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan kelompok sosial, kalau selalu merasa ada tekanan atu ketidaktepatan ikatan sosial berarti juga menjaga supaya selalu ada keadilan didalam kehidupan dalam kehidupan sosial ( masyarakat).
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sejarah Istilah dan Arti Pengantar Ilmu Hukum
Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda. “Inleiding tot de rechtswetenschap”. Istilah ini dipakai pada tahun 1920 yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijs Wet, atau undang-undang perguruan tinggi di negeri Belanda.
“Inleiding tot de rechtswetenschap” ini adalah sebagai pengganti dari “enciclopaedie der rechtswetenschap yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Sebenarnya istilah itu sendiri merupakan terjemahan dari “Enfuhrung in die rechtswissenschaft” suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20.
Di Indonesia sendiri “Inleiding tot de rechtswetenschap” telah dikenal sejak tahun1924 dengan didirikannya Rechts Hoge School ( sekolah tinggi hukum ) di Batavia (Jakarta) dimana dimasukkan dalam kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum, dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi/ universitas Gajah Mada yang berdiri tanggal 13 maret 1946. Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu tepatnya pada tahun 1942,
Istilah Pengantar Ilmu Hukum sudah dipelajari berbagai terjemahan “Inleiding tot de rechtswetenschap” dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar atau persyaratan bagi semua mata kuliah keahlian hukum disetiap perguruan tinggi diseluruh Indonesia dan mempunyai bobot empat satuan kredit semester. Pengantar ilmu hukum memberikan landasan guna mendukung mata kuliah lain sehingga dapat membantu memudahkan dan melancarkan study mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi.
Pengantar ilmu hukum kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan “encyclopaedia hukum”, yaitu bidang studi hukum yang merupakan pengantar (introduction atau inleading) untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang kedaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tesebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Pengantar ilmu hukum dalam arti luas bermaksud mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum di dalam mengantarkan orang yang mau belajar hukum yang sebenarnya.
Begitu juga dalam halnya pengantar ilmu hukum diperkenalkan konsep-konsep, generalisasi-generalisasi dan teori hukum umum, pengertian dan asas-asas hukum. Jadi pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang bertujuan untuk memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan secara garis besar.
Selanjutnya apabila kita perhatikan salah satu bunyi keterangan dalam Universitas Reglement Hindia Belanda menetapkan bahwa, pengantar ilmu hukum mencakup uraian mengenai sejarah terbentuknya lembaga-lembaga hukum dewasa ini maupun penganar falsafahnya dalam arti kerohanian maupun kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud lembaga hukum ialah seluruh praktek hukum sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku secara mantap, berlakunya sudah melembaga, bukan hanya sebagai suatu pelaksanaan insidentil atau dipaksakan dengan kekerasan luar.
F. Ilmu-Ilmu yang membantu Ilmu hukum
9. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul hukum dalam masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Dalam studi pelajaran hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak dari karakteristik pertumbuhan yang di alami oleh masing-masing sistem hukum. Apabila dikatakan sistem hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus menerus antara sistem yang sekarang dengan yang lalu. Apabila dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari hukum pada masa lampau. Makah hal itu berarti, bahwa hukum sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa lampau. (Soedjono Dirdjosisworo 1983 : 58)
10. Politik hukum adalah suatu bidang ilmu yang mempunyai cirri tertentu, yaitu kegiatan untuk menentukan atau memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat. Harus disadari bahwa hukum sebagai gejala sosial, bukanlah suatu yang otonom sepenuhnya, melainkan mempunyai kaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu segi dari keadaan ini, maka hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. dengan demikian hukum mempunyai dinamika.Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena ia diarahkan kepada ius constituendum, hukum yang dicita-citakan. Oleh karena itu maka politik hukum adalah suatu bidang studi hukum yang kegiatannya memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat.
11. Ilmu hukum positif adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu atau suatu tata hukum negara tertentu. Hukum positif bersifat factual dan ril. Contohnya: Hukum Indonesia berbeda dengan hukum Amerika dan masing-masing mempunyai kekuasaan atas negaranya. Seperti : UU Lalu lintas jalan raya, UU guru dan dosen, dsb.
12. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubugan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Menurut Soekanto dalam bukunya “mengenal Sosiologi Hukum” (gejala-gejala sosial itu ruang lingkupnya meliputi struktur sosial dan proses sosial ). Di mana struktur sosial meliputi keseluruhan jalinan antara unsure-unsur sosial yang pokok, yaitu : kelompok sosial, kebudayaan, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi, serta kekuasaan dan wewenang. Sedangkan proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai bidang kehidupan yang mencakup : interaksi, perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial. Jadi sososiologi hukum yaitu mempelajari dan menjelaskan bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Sosilogi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Objek sasaran disini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, Seperti : pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat dan sebagainya.
13. Filsafat hukum adalah refleksi tentang hukum yang mempermasalahkan hukum dari berbagai pertanyaan yang mendasar. Dengan kata lain filsafat ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filsafat. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum yang dikaji secara mendalam. Kalau ilmu hukum hanya melihat hukum sebagai dan sepanjang ia menjelma dalam perbuatan manusia, dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat, yang dapat ditangkap oleh panca indra, maka filsafat hukum menyingkap hakikat hukum itu. Kaidah hukum yang sifatnya abstrak yang merupakan pertimbangan nilai misalnya, terletak diluar jangkauan ilmu hukum, tetapi berada dalam ruang lingkup filsafat hukum. Kaidah hukum tidak termasuk dunia kenyataan (dunia sein, dunia alam), tetapi termasuk dunia nilai (dunia Sollen), Sehingga diluar penelitian ilmu hukum.
Dimana ilmu hukum berakhir, disana dimulai filsafat hukum. Ia mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab oleh ilmu pengetahuan . Jumlah pertanyaan-pertanyaan tersebut tak terhingga banyaknya. Tetapi para ahli filsafat sesungguhnya hanya mempelajari persoalan-persoalan yang tepenting saja. Demikian Van Apldoorn menjelaskan tentang filsafat dalam bukunya Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht. Filsafat hukum akan dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan sekaligus menunjukkan kearah mana nilai-nilai tersebut akan berkembang.
14. Antropologi hukum yaitu berbicara dan mengkaji perihal ketertiban organisasi masyarakat berikut pranata-pranata pengendaliannya yang sesungguhnya merupakan kajian yang tergolong sentral. Seperti masalah-masalah struktur, tertib struktur dan fungsional setiap komponen struktur, aksi serta perilaku individu pemeran sosial dalam struktur, Keterikatan untuk melakukan kajian atas hal-hal itulah yang menjadi muara kedua bidang studi hukum dan antropologi. Titik temu antara kedua disiplin ilmu itu, tercermin pada antropologi hukum. Melalui ajaran ini ditelaah bagaimana sesungguhnya hukum bekerja dalam masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat trasisi. Atau dari sisi lain antropologi hukum memusatkan kajiannya pada perilaku dan pranata sosial yang bersangkutan dengan masalah ketertiban, penendalian dan rekayasa sosial. Antropologi hukum dan sosiologi hukum mempunyai persamaan pandangan dan pendekatan, bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses dalam masyarakat. Karakteristik antropologi hukum terletak pada sifat pengamatannya, penyelidikannya, dan pemahamannya yang secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia. Pengamatannya tidak hanya dilakukan terhadap kehidupan satu dua bangsa saja, tetapi banyak bangsa, sehingga pengertian-pengertian yang dibentuknya mempunyai nilai universal baik menurut tempat maupun waktu.
15. Perbandingan hukum adalah metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain. Perkataan “perbandingan” dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengadakan indentifikasi terhadap persamaan dan/ atau perbedaan antara dua atau lebih gejala tertentu. Dalam literature ilmu hukum, istilah perbandingan hukum menunjukkan dua pengertian yang berbeda. Pertama: perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan(yang juga menggunakan metode perbandingan), yang membanding-bandingkan sistem hukum negara yang satu dengan negara yang lain. Perbandingan hukum juga dapat diadakan dalam satu negara saja, yang mempunyai sistem hukum yang pluralistic atau majemuk. Seperti misalnya Indonesia, dapat diadakan perbandingan hukum antara sistem-sistem hukum adat, atau antara sistem hukum barat dengan sistem hukum adat. Tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tetap jaug dari itu ialah untuk megetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan tersebut. Selain itu perbandingan hukum juga mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional.
16. Psikologi hukum yaitu suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia (human behavior) maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu pencerminan perilaku manusia. Suatu kenyataan bahwa salah satu yang menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern adalah penggunaanya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Degan demikian sadar atau tidak hukum telah memasuki bidang psikologi, terutama psikologi sosial (soedjono, 1983 : 58). Sebagai contoh, hukum pidana misalnya merupakan bidang hukum yang berkait rapat dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologis, peranan sanksi pidana terhadap kriminalitas dan lain sebagainya yang menunjukkan hubungan antara hukum dan psikologi. Ahli filsafat hukum yang menggarap unsur psikologis dalam hukum menempatkan sebagai unsur utama. Leon Petrazycki beranggapan bahwa fenomena-fenomena hukum itu terdiri dari proses psikis yang unik, yang tepat dilihat dengan menggunakan metode introspeksi. Apabila kita mempersoalkan tentang hak-hak kita serta hak-hak orang lain dan melakukan perbuatan sesuai dengan itu, maka semua itu bukan karena hak-hak itu dicantumkan dalam peraturan-peraturan saja, melainkan karena keyakinan sendiri bahwa kita harus berbuat seperti itu.
G. Batasan dan Pengertian hukum
Sejak lama orang sibuk mencari suatu definisi tentang hukum, namun belum pernah mendapat sesuatu yang memuaskan. Hampir semua ahli hukun memberikan definisi tentang hukum berlainan isinya. Ini menandakan bahwa bahasa hukum itu bersifat abstrak, banyak seginya dan luas cakrawalanya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam suatu rumus secara memuaskan.
Adapun menurut Ensiklopedia Indonesia,” hukum merupakan rangkaian kaidah, Peraturan-peraturan, tata aturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat. Sedangkan salah satu pakarhukum yaitu Erns utrech : mengemukakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup ( perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.
Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dimana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri. Kadang-kadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan memang dicipatakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat, namun adakalanya bahwa terjadinya peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yag bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lainnya mengikuti, karena mereka yakin bahwa memang seharusnya demikian. Kelompok lain belum tentu mempunyai perilaku atau pedoman tingakah laku yang sama, sehingga timbul perbedaan aturan di antara sesama kelompok.
BATAS-BATAS PENGGUNAAN HUKUM
Dalam konteks praktek situasi hukum adalam kehidupan di Indonesia memberi gambaran yang sangat buram. Sebagai hasil ciptaan manusia hukum tentu mempunyai batas-batas kemampuan. Atas dasar hal tersebut, 2 hal pokok yang menjadi sorotan utama. Pertam mengenai politik hukum nasioan.
Dalam hal ini batas-batas hukum sebenarnya sejak awal sudah ditentukan oleh proses politik yang ada, kedua, yaitu problematic kepastian hukum dan tuntutan keadilan. Dimana optima yang dapat dicapai oleh hukum pada suatu saat. Sedangkan tujuan politik hukum pada dasarnya mencakup 3 hal. Pertama, menjamin keadilan dalam masyarakat. Kedua, menciptakan kehdiupan yang tentram dengan menjaga keputusan-keputusan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret. Dan berdasarkan pertiumbangan tentang fungsinya secara hakiki hukum itu harus pasti dan adil.
Di dalam sebuah tulisan yang berjudul tantangan bagi pembinaan hukum nasioanal seorang sarjana hukum pernah menulis sebagai berikut: “Pembangunan hukum itu dapat diadakan disela-sela pembangunan fisik dan mental, dengan terlebih dahulu menentukan tujuan hukum dan pertimbangannya,” mengadakan suatu analisa deskriptif dan prediktif, dan mengumpulkan data-data tentang hukum yang masih dianggap melekat dalam diri anggota-anggota masyarakat. Menentukan tujuan hukum dan pertimbangannya saya kira tidaklah sulit, sebaliknya yang sayat anggap sulit adalah menetapkan apakah anggota-anggotam masyarakat itu dapat menerima/mengetahui tujuan hukum tersebut oleh karena taatnya anggota-anggota masyrakat hidup hukum dapat disebabkan oleh dua faktor yang domonan, yaitu:”
Pertama : Bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan/aspirasi anggota-anggota masyarakat itu/dengan kata lain taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapatnya perasaan, keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri
Kedua : Karena adanya kekuasaan yang impeartif melekat dalam hukum tersebut, dengan sanksi apabila ada orang yang berani melanggarnya ia akan memperoleh akibat-akibat hukum yang tak di ingini.
Apabila pernyataan tersebut di atas dianalisa secara agak lebih mendalam, maka timbul dugaan bahwa pendapat tersebut terlalu menitik beratkan pada segi hukum, yaitu bahwa kemauan warga-warga masyarakat harus disesuaikan dengan tujuan dan perkembangan hukum. Sebetulnya kedua segi tersebut mempunyai pengaruh timbale-balik oleh karena hukum pun mempunyai batas-batas kemampuan untuk menjamin kepentingan-kepentingan warga-warga masyarakat.
Sebagai alat untuk mengubah masyarkat dan menjamin ketertiban proses perubahan tersebut, maka hukum mempunyai batas-batas kemampuan dan terikat oleh kondisi-kondisi tertentu. Apabila batas-batas dan kondisi-kondisi tersebut diperhatikan, di mengerti dan diterapkan, maka dapatlah diperkirakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat mempunyai harapan-harapan yang positif dalam mengubah masyarakat serta mendukung pembangunan. Apakah harapan-harapan tersebut akan terwujud tidak / tidak harus dikembalikan kepada saya pelopor perubahan/pembanguann yang mempergunakan hukum tersebut sebagai sarana.
Di dalam mempergunakan hukum sebagai sarana, perlu pula diperhatikan dengan sungguh-sungguh anggapan-anggapan bagian tersebut warga-warga masyarakat tentang hukum. Hukum bukanlah satu-satunya alat pengendalian social, apabila ada alat-alat pengendalian social lain yang dianggap lebih ampuh oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat, maka penerapan hukum hanya akan merupakan usaha yang sia-sia belaka/bahkan dapat menimbulkan realisasi-realisasi yang negative. Jadi dalam hal ini yang perlu di perhatikan adalah sampai sejauh mana hukum telah melembaga/bahkan telah mendarah daging dalam diri bagian terbesar warga-warga masyarakat yang bersangkutan. Dalam menelaah itu seseorang ahli hukum hendaknya dapat bekerja sama dengan ahli-ahli ilmu social lainnya. Oleh karena dengan kerja sama tersebut hasil yang lebih banyak akan dapat dicapai.
H. Manusia, masyarakat dan Hukum
Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang pada dasarnya mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia lain. Artinya setiap manusia mempunyai keinginan untuk berkumpul dan mengadakan hubungan satu sama lain sesamanya. Kumpulan atau persatuan manusia-manusia yang saling mengadakan hubungan satu sama lain dinamakan “masyarakat”. Jadi masyarakat terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup menimbulkan berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan mereka saling kenal-mengenal dan saling mempengaruhi.
Sudah sunnatullah bahwa manusia itu sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, hidup diantara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Hal ini disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama. Kenyataan ini oleh Filsuf Aristoteles disebut sebagai Zoon Politicon, yang menurut keterangan sarjana ulung yang faham bahasa yunani berarti manusia itu adalah makhluk sosial dan politik. Sedangkan P.J. Bouman mengatakan bahwa manusia itu baru menjadi manusia karena ia hidup bersama dengan manusia lainnya. yang biasa disebut dengan masyarakat. Dengan hidup bermasyarakat, setiap individu/ manusia akan dapat mempertahankan hidupnya, memenuhi segala kebutuhannya (materiil dan immaterial), serta mengembangkan bakat dan minatnya.
Masing-masing anggota masyarakat sudah tentu mempunyai kepentingan yang kadang-kadang sama dan sering pula berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut apabila dibiarkan lama kelamaan akan berubah menjadi pertentangan. Pertentangan kepentingan ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya. Aturan itu pada mulanya disebut kaidah (Arab), Norma (Latin), Norma (Prancis), Norm (Inggris), atau ugeran (Sunda-Jawa), dan dalam bahasa baku disebut kaidah. Jadi dapatlah dikatakan bahwa apa yang disebut kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berprikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup.
Oleh karena itu maka norma tersebut harus diperhatikan dan di indahkan (ditaati) oleh setiap orang (manusia) selaku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Dengan memperhatikan dan mnaati norma, setiap orang dapat mengadakan hubungan dengan sesamanya, buat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan segala kepentingannya dengan sebaik-bauknya, tanpa mengorbankan atau merugikan kepentingan orang lain, dan tanpa menggoyahkan sendi-sendi keterlibatan dan ketentraman dalam masyarakat. Disinilah hukum memiliki peranan penting yaitu agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil dan makmur.
Demikian pula kehidupan manusia/masyarakat pada masa kini, sadar atau tidak manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Sejak ia belum lahir sampai mati hukum senantiasa mencampuri kehidupan manusia; hukum melindungi benih yang ada dalam kandungan ibu dan masih menjaga jenasah manusia setelah ia meninggal dunia.
Ada beberapa faktor yang mendukung manusia untuk bermasyarakat antara lain ;
a. Faktor ekonomis ( untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup)
b. Faktor biologis ( untuk megadakan keturunan )
c. Faktor keamanan ( untuk penyelamatan dari serangan / mara bahaya ).
Dalam kehidupannya manusia memerlukan kebenaran, keteraturan, dan keindahan/ kenikmatan. Oleh karena itu ada logika, etika dan estetika yang mencakup penalaran kaidah-kaidah dan selera. Kaidah-kaidah tersebut mencakup kaidah-kaidah kepercayaan, kesopanan, kesusilaan dan hukum.
Ada suatu kecenderungan bahwa semakin renggang ikatan sosial dalam masyarakat, semakin kurang pula kemampuan warga masyarakat untuk menahan diri dalam melakukan perilaku negatif atau anti sosial. Renggangnya ikatan sosial menyebabkan berkurangnya rasa ketrgantungan seseorang kepada orang lain, dan dalam keadaan yang demikian sukar sekali untuk mendapatkan identitas diri.
Kejahatan dari dulu hingga kini selalu ada. Seringkali kebudayaan suatu masyarakat memberikan peluang-peluang terhadap timbulnya kejahatan. Misalnya perbedaan yang mencolok antara kaya dan miskin. Kejahatan juga mungkin terjadi ketika terjadi transisi (masa), yang ditandai dengan mulai ditinggalkannya sistem nilai yang lama, pada sistem nilai yang baru belum sepenuhya terbentuk. Akibatnya tidak ada pedoman yang mantap dan mengukur buruk baiknya perilaku tertentu.
Ada beberapa sebab mengapa orang membutuhkan :
Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu sistem pengawasan dari pejabat hukum bukan pengawasan dari masyarakat. Begitu sistem pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional ;
Orang menaati hukum untuk menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya. Hal ini terutama dalam masyarakat dimana hubungan pribadi dan batiniah antara warganya sangan kuat.
Orang menaati hukum karena merasa bahwa kepentingan-kepentingannya terpenuhi atau setidaknya terlindungi hukum.
Orang menaati hukum karena hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai yang dianutnya.
Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan itu di buat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. kadang-kadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan memang diciptakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat, namu ada kalanya bahwa terjadinya peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yang bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lain mengikutinya. Namun kelompok lain belum tentu memiliki perilaku atau pedoman tingkah laku yan sama, sehingga timbul perbedaan aturan diantara sesama kelompok.
HASIL DISKUSI
A. Pertanyaan :
1. Andi. Basnur : Jelaskan mengenai Revolusi Hukum 1993 sampai sekarang!
2. Nurleli Ramli : Apa hubungan antara kekuasaan moral dan keadilan?
3. Fatmawada S : Mengapa Hukum dikatakan abstrak? jelaskan!
4. Relina Chitra : Mengapa tidak disepakati, bahwa Hukum adalah suatu aturan. Sedangkan sebagian besar pakar Hukum telah mendefenisikan Hukum sebagai norma atau kaidah?
5. Muliadi : Apa yang dimaksud dengan hukum positif dan berikan contohnya!
6. Vivi Oktavia : Apa hubungan timbal balik hukum sebagai gejala sosial dan gejala sosial-sosial lainnya?
B. Jawaban :
1. Revolusi adalah perubahan ketatanegaraan (pemerintah atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata) atau perubahan yang cukup mendasar di dalam suatu bidang contohnya suatu revolusi hukum yang dahsat yaitu terbitnya Undang-Undang pertahanan negara, di mana menempatkan TNI sebagai fungsi pertahanan negara. Dengan UU ini maka TNI dikembalikan pada fungsi yang benar sedangkan sistem politik mendasarkan pada supremasi sipil. (Jawaban Kelompok)
2. Kekuasaan harus dibarengi dengan moral karena tanpa moral kekuasaan akan disalah gunakan dan menyebabakan tidak tercapainya keadilan. Sebagai contoh seorang koruptor. Seorang pejabat tinggi memiliki kekuasaan tapi tidak dibarengi dengan moral, maka yang terjadi adalah korupsi, mengambil barang yang bukan haknya. Sehingga merugikan masyarakat. Masalah yang demikian inilah yang tidak menyeimbangkan antara kekuasaan dan moral sehingga tidak mencapai keadilan dan kemakmuran. (Nur Baiti)
3. Hukum dikatakan abstrak sebab cakupan hukum sangat luas dan tidak dapat disatukan dalam satu defenisi. Abstrak yaitu Ketiadaan fakta, maksudnya tidak ada fakta yang dapat membuktikannya, tetapi ada keyakinan bahya hukum itu ada. Konkrit yaitu suatu kenyataan.
Sebagai contoh : Seorang pemuda yang melanggar, yaitu tidak memakai helm ketika mengendarai motor. Yang disebut dengan konkrit/nyata yaitu seorang pemuda. sedangkan yang abstrak adalah peraturan yang dilanggarnya, karena tidak dapat dibuktikan tapi diyakini kebenarannya.
( Nur Baiti, A. Syawal Esa Fitri. dan Mirnawati jamal)
4. Hukum tidak dapat disatukan dalam satu definisi, Sebab cakupan ilmu hukum sangat luas. Sehingga apabila didefinisikan maka akan membatasi ruang lingkup hukum itu sendiri. (A. Syawal Esa Fitri)
5. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu atau suatu hukum negara tertentu. Hukum positif bersifat Real dan Faktual. Seperti halnya Hukum Indonesia yang berbeda dengan hukum Amerika dan masing-masing mempunyai kekuasaan atas negaranya. sebagai contoh : UU Lalu lintas, UU guru dan Dosen, dsb. (agistianti)
6. Hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala sosial lainnya. Yaitu hukum sebagai cipta, rasa dan karsa ( kebudayaan, rasional, dan hati) harus diselaraskan dan diaplikasikan. Karena dengan demikian akan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtra.
Adapun ruang lingkup gejala-grjala sosial yaitu : Kelompok sosial, Kebudayaan, Lembaga sosial, Stratifikasi, serta kekuasaan dan wewenang. Sedangkan proses sosial meliputi : Interaksi sosial, perubahan dan masalah sosial. ( Mirnawati jamal)
C. Nama-nama yang Menangapi
1. Andi Basnur. B ( 096234079)
2. Suharni Satullah (096234080)
3. Suhartina KN (096234082)
4. Nurleli Ramli (096234083)
5. Vivi Oktavia (096234101)
6. Ririn Rasputin (096234118)
7. Relinha Citra (096234121)
8. Henny Zainal (096234124)
MODERATOR : Haerul (096234086)
D. Nama-Nama Kelompok yang aktif saat diskusi
1. Nur Baiti : Pemateri, menjawab, menanggapi
2. A. Syawal Esa Fitri : Menjawab dan Menanggapi
3. Mirnawati jamal : Menjawab dan menanggapi
4. Agistianti : Menjawab
BAB III
PENUTUP
B. Kesimpulan
Setelah kita pelajari makalah ini, kita dapat meyimpulkan bahwa pengantar ilmu hukum bermaksud mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum yang didalamnya mengantarkan orang yang ingin belajar tentang hukum kearah hukum yang sebenarnya.
C. Keritik dan saran
Adapun keritik dari para pembaca menjadi pendorong kuat bagi kami sebagai penyusun guna mengembangkan potensi keingintahuan, keluasan wawasan berpikir dan diharapkan akan lebih memperkokoh dari pada akar kearifan.
DAFTAR PUSTAKA
Duswara dudu machmudin. 2003. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Refika Aditama
Soeroso R. 1992. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Sinar Grafika.
Syahrani Riduan.1999.Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Banjarmasin : PT. Citra Aditya Bakti.
Dirdjosisworo soedjono. 20000. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
MAKALA EKONOMI DAN ILMU EKONOMI
EKONOMI DAN ILMU EKONOMI
1.Pengertian Ekonomi dan Ilmu ekonomi
Istilah ekonomi mula-mula berasal dari bahasa Yunani, Oikos yang berarti runah tangga, dan Nomos berarti peraturan.Sehingga ekonomi adalah aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Rumah tangga yang dimaksudkan adalah rumah tangga perorangan(keluarga), badan usaha atau perusahaan rumah tangga pemerintah.Dengan semakin pentingnya peranan ekonomi dalam kehidupan, mulailah banyak ahli yang tertarik memecahkan persoalan ekonomi.Dalam perkembangannya, kita mengenal seorang tokoh sekaligus sebagai bapak ekonomi yaitu Adam Smith.Dalam bukunya An inquiry into the nature and Causes of the Wealth of Nation, biasa disingkat The wealth of Nation, yang diterbitkan pada tahun 1776.Secara sistematis untuk pertama kalinya Adam Smith menguraikan kehidupan ekonomi secara keseluruhan serta menunjukkan bagaimana semua itu berhubungan satu sama lain.Sejak itu jumlah pemikir ekonomi bertambah banyak, dan akhirnya ilmu ekonomi menglami perkembangan yang pesat sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri.Ilmu Ekonomi adalah Bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.
Dalam bukunya, Samuelson Nordhaus menulis fundamental utama dari suatu ekonomi. Menurut Samuelson, Ilmu Ekonomi adalah studi tentang bagaimana kelompok masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya produksi yang terbatas yang memiliki penggunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai macam komoditas, dan mendistribusikannya ke kelompok yang lain.
Banyak lagi definisi yang dapat diberikan, tetapi hakekatnya sama didasarkan kepada kebutuhan manusia.
2. Pembagian Ilmu Ekonomi
Dalam perkembangannya, ilmu Ekonomi kemudian bercabang-cabang mengikuti perkembnagan kehidupan ekonomiitu sendiri. Secara garis besar, ilmu ekonomi, dapat dibagi seperti bagan berikut ini.
Deskriptif
Ekonomi Makro
Ilmu Ekonomi Teori
Ekonomi Mikro
Terapan
Ilmu Ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau Negara pada suatu masa tertentu.Misalnya :
- Ekonomi Indonesia pada tahun 70-an.
- Ekonomi Jepang pasca perang dunia II.
Selain itu ilmu ekonomi juga dibahas khusus secara teori yaitu makro ekonomi dan mikro ekonomi.Ilmu teori ini membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam ushanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makro Ekonomi, mengkaji tentang pendpatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, inflasi, dsb.Mikro Ekonomi, hanya mempelajari bagian-bagian dari teori ekonomi secara lebih mendalam seperti, pembentukan harga,rumah tangga produksi, konsumen, dsb.
Cabang yang ketiga dari ilmu Ekonomi adalah ekonomi terapan.Ilmu Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi,misalnya; ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan,dsb.
3. Hubungan Ilmu Ekonomi dengan kemakmuran.
Ilmu Ekonomi terkait erat dengan kemakmuran.Seperti yang telah dijelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah bahan kajian yang mempelajari upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Masyarakat dikatakan makmur apabila semua kebutuhan materi dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya, dan tingkat kemakmuran dapat diukur dari banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan serta banyak barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
4. Kegiatan Ekonomi
Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan manusia yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan tersebut bila kita kelompokkan meliputi kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.Kegiatan produksi adalah setiap usaha menghasilkan atau menambah guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan.Kegiatan distribusi adalah kegiatan memindahkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen kepada konsumen.Kegiatan utama distribusi ini adalah perdagangan.Kegiatan konsumsi adalah menghabiskan atau mengurangi guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup .
Pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi ini ada empat kelompok, yaitu;rumah tangga,perusahaan, pemerintah dan luar negeri.
• Hubungan kegiatan ekonomi dengan Rumah tangga keluarga,perusahaan,dan pemerintah.
Ekonomi dan Rumah tangga keluarga sanagt erat kaitannya.Persoalan yang dihadapi oleh semua rumah tangga keluarga adalah bagaimana cara memperoleh barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.Maka rumah tangga dalam kegiatan ekonomi ini berperan sebagai pemakai barang atau jasa sekaligus sebagai sumber daya produksi yakni menyediakan tenaga dan modal.
Perusahaan merupakan suatu organisasi yang menyatukan sumber daya produksi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mencari laba. Peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi adalah sebagi penyedia barang dan jasa bagi masyarakat.
Pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam kehidupan perekonomian.Dalam kegiatan ekonomi, pemerintah berperan sebagai pengatur, pelindung, sekaligus menyelenggarakan jasa-jasa untuk keperluan masyarakat, seperti pembuatan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas lainnya.
Peran luar negeri dalam kegiatan ekonomi sebagai penanam modal, pemasok tenaga kerja (ahli), pemakai, dan pemasok hasil produksi yang kita butuhkan .
5. Kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan.
Kegiatan ekonomi digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.Kebutuhan manusia sangat banyak dan beraneka ragam, sedangkan barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan sangat terbatas.Hal inilah yang menjadi inti masalah ekonomi.Sehingga manusia melakukan kegiatan ekonomi dan membentuk system ekonomi yang berbeda-beda.
Alat-alat pemuas kebutuhan seperti peralatan rumah tangga, sepatu,pakaian, motor,televisi,handphone, semua itu dalam ilmu ekonomi disebut barang, sedangkan pelayanan listrik, telepon, guru yang memberikan ilmunya, yang juga dapat memuaskan kebutuhan disebut barangjuga, tetapi lebih lazim disebut jasa.
Dalam kehidupan sehari-hari barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita harus mengeluarkan pengorbanan berupa waktu, biaya, dan tenaga, barang seperti demikian disebut barang ekonomi.
Selain itu ada juga barang yang jumlahnya melimpah seperti sinar matahari di daerah tropis, udara bersih di daerah pegunungan, barang-barang seperti demikian diperoleh tanpa pengorbanan, sehingga disebut dengan barang bebas, barang seperti ini tidak dipersoalkan dalam ilmu ekonomi.
• Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan
Banyak factor yang mempengaruhi kebutuhan, oleh karena itu kebutuhan setiap orang berbeda-beda.
- Keadaan alam
Keadaan alam mengakibatkan perbedaan kebutuhan. Orang yang tinggal di daerah kutub yang luar biasa dingin membutuhkan pakaian tebal, sedangkan kita yang tinggal di daerah tropis cukup memakai pakaian tipis.
- Peradaban baru
Peradaban baru juga berpengaruh terhadap kebutuhan , makin tinggi peradaban maka makin tinggi pula kualitas barang yang diperlukan.Dulu mungkin orang-orang menganggap memenuhi kebutuhan pangn itu sudah lebih dari cukup, sedangkan sekarang kebutuhan pangan terpenuhi masih saja tidak terasa cukup, kita masih membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tersier, seperti televisi dan radio yang dapat menjadi sarana entertainment, handphone memberi sarana dalam menjalin hubungan sebagai makhluk social,dan masih banyak lagi barang-barang yang dapat memberikan kepuasan atas kebutuhan-kebutuhan kita.
- Adat istiadat
Adat istiadat dan tradisi masyarakat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat.Misalkan saja upacara pernikahan, tradisi mudik lebaran, untuk semua kegiatan itu juga akan berpengaruh terhadap aneka ragam kebutuhan.
• Kelangkaan alat pemuas kebutuhan
Penciptaan/ pengolahan pemuas kebutuhan memerlukan usaha dengan mencurahkan bahan dasar, tenaga, pikiran, waktu, peralatan, uang dan kaahlian yangkesemuanya itu disebut sumber daya produksi.Bukan hal yang mudah untuk menyiapkan semua sumber daya ini.Barang kebutuhan terbatas karena orang memiliki keinginan (desire) yang lebih besar dari apa yang bisa diproduksi oleh suatu proses ekonomi. Benda-benda ekonomi bersifat terbatas, sehingga orang harus menggunakan dan memilih di antara barang-barang yang jumlahnya terbatas tersebut agar dapat diproduksi dengan sumber daya yang ada.Efisiensi produksi terjadi apabila semua sumber daya yang ada sudah melakukan produksi seara maksimal sehingga tidak bisa ditingkatkan lagi tanpa mengorbankan/mengurangi produksi barang lainnya. Apabila terlalu banyak pengangguran, maka terjadi inefisiensi sumber daya manusia sehingga dalam bagan ekonomi berada di dalam PPF (production-possibility frontier).
• Penentuan Alternatif pilihan
Manusia akan selalu dihadapkan pada masalah pilihan, yaitu kebutuhanmana yang harus dipenuhi terlebih dahulu dengan alat pemuas kebutuhan yang tersedia.Untuk menghadapi masalah seperti itu, manusia akan memprioritaskan pada kebutuhan yang dianggap penting, kebutuhan yang bersifat mendesak, dan kebutuhan primer,.Tujuan pemilihan alternative kebutuhan itu agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan tercapai kepuasan maksimum.
6. Pokok masalah ekonomi
Pokok masalah ekonomi ada tiga yaitu;produksi, konsumsi, dan distribusi.Pokok masalah ini diperluas oleh aliran ekonomi modern,yaitu apa(what) dan berapa(how much),bagaimana(how), dan untuk siapa (for whom)
• Apa dan berapa(what and how much)
Masalah ini menyangkut persoalan jenisdan jumlah barang/jasa yang perlu diproduksi agar sesuai kebutuhan masyarakat.
• Bagaimana (how)
Setelah jenis dan jumlah produksi dipilih, persoalan yang harus dipecahkan adalah bagaimana barang tersebut diproduksi, siapa yang produksi, sumber daya apa yang digunakan, teknologi apa yang digunakan.
• Untuk siapa (for whom)
Setelah pemecahan permasalahan bagaiman memproduksi selanjutnya adalah untuk siapa barang itu diproduksi, siapa yang harus menikmati.
Masalah ini akan dapat dipecahkan dengan memperhatikan interaksi penjual dan pembeli di pasar.Interaksi tersebut akan menentukan tingkat harga dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan di pasar.
Langkah pertama untuk membahas interaksi antara penjual dan pembeli adalah menjelaskan teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan menjelaskan sifat permintaan pembeli terhadap suatu barang, teori penawaran menjelaskan sifat para penjual di dalam menawarkan suatu barang yang akan di jualnya, dengan mempertemukan permintaan pembeli dan penawaran penjual, hal itu dapat menunjukkan interaksi antara pembeli dan penjual dalam menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan
a. Arti permintaan dan Penawaran
Permintaan adalah berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga tertentu.Penawaran adalah berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu.Baik calon poembeli maupun penjual suatu barang mempunyai anggapan yang sama bahwa barang yang akan diperjualbelikan tersebut memiliki guna dan nilai.Nilai atas barang tersebut diukur dengan satuan uang.Ukuran nilai barang dengan satuan uang disebut harga.
b. Hukum Permintaan
Bunyi hukum permintaan sebagai berikut “Makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta,atau makin rendah harga suatu barang makin banyak jumllah barang yang diminta, dengan asumsi bahwa factor-faktor lain tidak berubah”.Tidak adanya perubahn factor-faktor yang lain berarti perubahan jumlah barang yang diminta semata-mata karena perubahan harga barang yang bersangkutan. Faktor-faktor lain yang dianggap tidak berubah adalah pendapatan, harga barang lain, selera dan factor-faktor nonekonomis.Hukum permintaan tidak berlaku untuk barang-barang tertentu, yaitu barang inferior, yaitu barang yang justru turun permintaannya pada saat harga turun, barang spekulasi, yaitu barang yang diharapkan harganya terus naik, barang prestise, yaitu barang yang diburu pembeli karena justru harganya sangat tinggi.
c. Hukum Penawaran
Hukum penawaran berbunyi sebagai berikut,”Makin tinggi harga suatu barang, makin tinggi jumlah barang yang ditawarkan atau makin rendah harga suatu barang,makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan, dengan asumsi factor-faktor lain tidak berubah”.Berlakunya hukum penawaran juga didasarkan pada ceteris paribus ,factor atau keadaan yang dianggap tetap adalah biaya produksi, pajak dan subsidi, dan bentuk pasar.
Masih banyak lagi masalah ekonomi diantaranya krisis ekonomi, krisis yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat.Salah satu penyebabnya karena krisis ini menyentuh langsung keperluan dasar mereka baik pada aspek biologis maupun sosiologis.Lahirnya kesenjangan ekonomi diman segelintir orang hidup dalam berkelimpahan, sementara sebagian besar masyarakat lainnya hidup dalam keadaan memprihatinkan. Target pertumbuhan ekonomi yang seperti ini hnya untuk kepentingan persaingan poerseorangan, bukan mewujudkan kesetiakawanan dan kerjasama social.Kajian bidang ekonomi pada prinsipnya membicarakan tingkah laku manusia sebagai konsumen,distributor, dan produsen.Sedangkan obyek pembicaraan utama dalam bidang ekonomi ialah tingkah laku manusia.
Landasan Hukum Sistem Ekonomi Indonesia
Secara normative landasan idiil system ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945.Dengan demikian maka system ekonomi Indonesia adalah system ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa bukan materialisme, kemanusiaan yang adil dan beradab tidak mengenal eksploitasi, persatuan Indonesia berlakunya asas kekeluargaan, kerakyatan mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak, serata keadilan social, adanya emansipasi.
Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya system ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila dengan kelengkapannya, yaitu pasal-pasal 18,23,27(ayat 2) dan 34.Pasal 33 ayat 1 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1996, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dala GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-pasal 33,34,27(ayat 2),23 dan butir-butir yang berasal dari pasal-pasal UUDS tentang hak milik yang berfungsi social dan kebebasan memilih jenis pekerjaan.Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur pasal 18 UUD 1945.Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, Butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan dikembalikan ke dalam pasal-pasal asli UUD 1945.
Landasan normatf-imperatif ini mengandung tuntunan etik dak moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai ummat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sam lain, saling tolong menlong dan bergotong royong.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=eko105_07.htm
http://www.indonesiaindonesia.com/f/8802-bayu-krisnamurthi/
http://www.organisasi.org/ilmu_pengetahuan/ekonomi/
http://putra-center.wordpress.com/2008/11/26/aspek-perekonomian-dalam-tata guna/
Prof.Dr.Sutarno, Mpd.2005.Kompetensi Dasar Ekonomi kelas X SMA.Solo:PT.Tiga serangkai Pustaka Mandiri.
1.Pengertian Ekonomi dan Ilmu ekonomi
Istilah ekonomi mula-mula berasal dari bahasa Yunani, Oikos yang berarti runah tangga, dan Nomos berarti peraturan.Sehingga ekonomi adalah aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Rumah tangga yang dimaksudkan adalah rumah tangga perorangan(keluarga), badan usaha atau perusahaan rumah tangga pemerintah.Dengan semakin pentingnya peranan ekonomi dalam kehidupan, mulailah banyak ahli yang tertarik memecahkan persoalan ekonomi.Dalam perkembangannya, kita mengenal seorang tokoh sekaligus sebagai bapak ekonomi yaitu Adam Smith.Dalam bukunya An inquiry into the nature and Causes of the Wealth of Nation, biasa disingkat The wealth of Nation, yang diterbitkan pada tahun 1776.Secara sistematis untuk pertama kalinya Adam Smith menguraikan kehidupan ekonomi secara keseluruhan serta menunjukkan bagaimana semua itu berhubungan satu sama lain.Sejak itu jumlah pemikir ekonomi bertambah banyak, dan akhirnya ilmu ekonomi menglami perkembangan yang pesat sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri.Ilmu Ekonomi adalah Bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.
Dalam bukunya, Samuelson Nordhaus menulis fundamental utama dari suatu ekonomi. Menurut Samuelson, Ilmu Ekonomi adalah studi tentang bagaimana kelompok masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya produksi yang terbatas yang memiliki penggunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai macam komoditas, dan mendistribusikannya ke kelompok yang lain.
Banyak lagi definisi yang dapat diberikan, tetapi hakekatnya sama didasarkan kepada kebutuhan manusia.
2. Pembagian Ilmu Ekonomi
Dalam perkembangannya, ilmu Ekonomi kemudian bercabang-cabang mengikuti perkembnagan kehidupan ekonomiitu sendiri. Secara garis besar, ilmu ekonomi, dapat dibagi seperti bagan berikut ini.
Deskriptif
Ekonomi Makro
Ilmu Ekonomi Teori
Ekonomi Mikro
Terapan
Ilmu Ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau Negara pada suatu masa tertentu.Misalnya :
- Ekonomi Indonesia pada tahun 70-an.
- Ekonomi Jepang pasca perang dunia II.
Selain itu ilmu ekonomi juga dibahas khusus secara teori yaitu makro ekonomi dan mikro ekonomi.Ilmu teori ini membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam ushanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makro Ekonomi, mengkaji tentang pendpatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, inflasi, dsb.Mikro Ekonomi, hanya mempelajari bagian-bagian dari teori ekonomi secara lebih mendalam seperti, pembentukan harga,rumah tangga produksi, konsumen, dsb.
Cabang yang ketiga dari ilmu Ekonomi adalah ekonomi terapan.Ilmu Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi,misalnya; ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan,dsb.
3. Hubungan Ilmu Ekonomi dengan kemakmuran.
Ilmu Ekonomi terkait erat dengan kemakmuran.Seperti yang telah dijelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah bahan kajian yang mempelajari upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Masyarakat dikatakan makmur apabila semua kebutuhan materi dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya, dan tingkat kemakmuran dapat diukur dari banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan serta banyak barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
4. Kegiatan Ekonomi
Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan manusia yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan tersebut bila kita kelompokkan meliputi kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.Kegiatan produksi adalah setiap usaha menghasilkan atau menambah guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan.Kegiatan distribusi adalah kegiatan memindahkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen kepada konsumen.Kegiatan utama distribusi ini adalah perdagangan.Kegiatan konsumsi adalah menghabiskan atau mengurangi guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup .
Pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi ini ada empat kelompok, yaitu;rumah tangga,perusahaan, pemerintah dan luar negeri.
• Hubungan kegiatan ekonomi dengan Rumah tangga keluarga,perusahaan,dan pemerintah.
Ekonomi dan Rumah tangga keluarga sanagt erat kaitannya.Persoalan yang dihadapi oleh semua rumah tangga keluarga adalah bagaimana cara memperoleh barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.Maka rumah tangga dalam kegiatan ekonomi ini berperan sebagai pemakai barang atau jasa sekaligus sebagai sumber daya produksi yakni menyediakan tenaga dan modal.
Perusahaan merupakan suatu organisasi yang menyatukan sumber daya produksi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mencari laba. Peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi adalah sebagi penyedia barang dan jasa bagi masyarakat.
Pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam kehidupan perekonomian.Dalam kegiatan ekonomi, pemerintah berperan sebagai pengatur, pelindung, sekaligus menyelenggarakan jasa-jasa untuk keperluan masyarakat, seperti pembuatan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas lainnya.
Peran luar negeri dalam kegiatan ekonomi sebagai penanam modal, pemasok tenaga kerja (ahli), pemakai, dan pemasok hasil produksi yang kita butuhkan .
5. Kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan.
Kegiatan ekonomi digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.Kebutuhan manusia sangat banyak dan beraneka ragam, sedangkan barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan sangat terbatas.Hal inilah yang menjadi inti masalah ekonomi.Sehingga manusia melakukan kegiatan ekonomi dan membentuk system ekonomi yang berbeda-beda.
Alat-alat pemuas kebutuhan seperti peralatan rumah tangga, sepatu,pakaian, motor,televisi,handphone, semua itu dalam ilmu ekonomi disebut barang, sedangkan pelayanan listrik, telepon, guru yang memberikan ilmunya, yang juga dapat memuaskan kebutuhan disebut barangjuga, tetapi lebih lazim disebut jasa.
Dalam kehidupan sehari-hari barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita harus mengeluarkan pengorbanan berupa waktu, biaya, dan tenaga, barang seperti demikian disebut barang ekonomi.
Selain itu ada juga barang yang jumlahnya melimpah seperti sinar matahari di daerah tropis, udara bersih di daerah pegunungan, barang-barang seperti demikian diperoleh tanpa pengorbanan, sehingga disebut dengan barang bebas, barang seperti ini tidak dipersoalkan dalam ilmu ekonomi.
• Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan
Banyak factor yang mempengaruhi kebutuhan, oleh karena itu kebutuhan setiap orang berbeda-beda.
- Keadaan alam
Keadaan alam mengakibatkan perbedaan kebutuhan. Orang yang tinggal di daerah kutub yang luar biasa dingin membutuhkan pakaian tebal, sedangkan kita yang tinggal di daerah tropis cukup memakai pakaian tipis.
- Peradaban baru
Peradaban baru juga berpengaruh terhadap kebutuhan , makin tinggi peradaban maka makin tinggi pula kualitas barang yang diperlukan.Dulu mungkin orang-orang menganggap memenuhi kebutuhan pangn itu sudah lebih dari cukup, sedangkan sekarang kebutuhan pangan terpenuhi masih saja tidak terasa cukup, kita masih membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tersier, seperti televisi dan radio yang dapat menjadi sarana entertainment, handphone memberi sarana dalam menjalin hubungan sebagai makhluk social,dan masih banyak lagi barang-barang yang dapat memberikan kepuasan atas kebutuhan-kebutuhan kita.
- Adat istiadat
Adat istiadat dan tradisi masyarakat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat.Misalkan saja upacara pernikahan, tradisi mudik lebaran, untuk semua kegiatan itu juga akan berpengaruh terhadap aneka ragam kebutuhan.
• Kelangkaan alat pemuas kebutuhan
Penciptaan/ pengolahan pemuas kebutuhan memerlukan usaha dengan mencurahkan bahan dasar, tenaga, pikiran, waktu, peralatan, uang dan kaahlian yangkesemuanya itu disebut sumber daya produksi.Bukan hal yang mudah untuk menyiapkan semua sumber daya ini.Barang kebutuhan terbatas karena orang memiliki keinginan (desire) yang lebih besar dari apa yang bisa diproduksi oleh suatu proses ekonomi. Benda-benda ekonomi bersifat terbatas, sehingga orang harus menggunakan dan memilih di antara barang-barang yang jumlahnya terbatas tersebut agar dapat diproduksi dengan sumber daya yang ada.Efisiensi produksi terjadi apabila semua sumber daya yang ada sudah melakukan produksi seara maksimal sehingga tidak bisa ditingkatkan lagi tanpa mengorbankan/mengurangi produksi barang lainnya. Apabila terlalu banyak pengangguran, maka terjadi inefisiensi sumber daya manusia sehingga dalam bagan ekonomi berada di dalam PPF (production-possibility frontier).
• Penentuan Alternatif pilihan
Manusia akan selalu dihadapkan pada masalah pilihan, yaitu kebutuhanmana yang harus dipenuhi terlebih dahulu dengan alat pemuas kebutuhan yang tersedia.Untuk menghadapi masalah seperti itu, manusia akan memprioritaskan pada kebutuhan yang dianggap penting, kebutuhan yang bersifat mendesak, dan kebutuhan primer,.Tujuan pemilihan alternative kebutuhan itu agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan tercapai kepuasan maksimum.
6. Pokok masalah ekonomi
Pokok masalah ekonomi ada tiga yaitu;produksi, konsumsi, dan distribusi.Pokok masalah ini diperluas oleh aliran ekonomi modern,yaitu apa(what) dan berapa(how much),bagaimana(how), dan untuk siapa (for whom)
• Apa dan berapa(what and how much)
Masalah ini menyangkut persoalan jenisdan jumlah barang/jasa yang perlu diproduksi agar sesuai kebutuhan masyarakat.
• Bagaimana (how)
Setelah jenis dan jumlah produksi dipilih, persoalan yang harus dipecahkan adalah bagaimana barang tersebut diproduksi, siapa yang produksi, sumber daya apa yang digunakan, teknologi apa yang digunakan.
• Untuk siapa (for whom)
Setelah pemecahan permasalahan bagaiman memproduksi selanjutnya adalah untuk siapa barang itu diproduksi, siapa yang harus menikmati.
Masalah ini akan dapat dipecahkan dengan memperhatikan interaksi penjual dan pembeli di pasar.Interaksi tersebut akan menentukan tingkat harga dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan di pasar.
Langkah pertama untuk membahas interaksi antara penjual dan pembeli adalah menjelaskan teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan menjelaskan sifat permintaan pembeli terhadap suatu barang, teori penawaran menjelaskan sifat para penjual di dalam menawarkan suatu barang yang akan di jualnya, dengan mempertemukan permintaan pembeli dan penawaran penjual, hal itu dapat menunjukkan interaksi antara pembeli dan penjual dalam menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan
a. Arti permintaan dan Penawaran
Permintaan adalah berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga tertentu.Penawaran adalah berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu.Baik calon poembeli maupun penjual suatu barang mempunyai anggapan yang sama bahwa barang yang akan diperjualbelikan tersebut memiliki guna dan nilai.Nilai atas barang tersebut diukur dengan satuan uang.Ukuran nilai barang dengan satuan uang disebut harga.
b. Hukum Permintaan
Bunyi hukum permintaan sebagai berikut “Makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta,atau makin rendah harga suatu barang makin banyak jumllah barang yang diminta, dengan asumsi bahwa factor-faktor lain tidak berubah”.Tidak adanya perubahn factor-faktor yang lain berarti perubahan jumlah barang yang diminta semata-mata karena perubahan harga barang yang bersangkutan. Faktor-faktor lain yang dianggap tidak berubah adalah pendapatan, harga barang lain, selera dan factor-faktor nonekonomis.Hukum permintaan tidak berlaku untuk barang-barang tertentu, yaitu barang inferior, yaitu barang yang justru turun permintaannya pada saat harga turun, barang spekulasi, yaitu barang yang diharapkan harganya terus naik, barang prestise, yaitu barang yang diburu pembeli karena justru harganya sangat tinggi.
c. Hukum Penawaran
Hukum penawaran berbunyi sebagai berikut,”Makin tinggi harga suatu barang, makin tinggi jumlah barang yang ditawarkan atau makin rendah harga suatu barang,makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan, dengan asumsi factor-faktor lain tidak berubah”.Berlakunya hukum penawaran juga didasarkan pada ceteris paribus ,factor atau keadaan yang dianggap tetap adalah biaya produksi, pajak dan subsidi, dan bentuk pasar.
Masih banyak lagi masalah ekonomi diantaranya krisis ekonomi, krisis yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat.Salah satu penyebabnya karena krisis ini menyentuh langsung keperluan dasar mereka baik pada aspek biologis maupun sosiologis.Lahirnya kesenjangan ekonomi diman segelintir orang hidup dalam berkelimpahan, sementara sebagian besar masyarakat lainnya hidup dalam keadaan memprihatinkan. Target pertumbuhan ekonomi yang seperti ini hnya untuk kepentingan persaingan poerseorangan, bukan mewujudkan kesetiakawanan dan kerjasama social.Kajian bidang ekonomi pada prinsipnya membicarakan tingkah laku manusia sebagai konsumen,distributor, dan produsen.Sedangkan obyek pembicaraan utama dalam bidang ekonomi ialah tingkah laku manusia.
Landasan Hukum Sistem Ekonomi Indonesia
Secara normative landasan idiil system ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945.Dengan demikian maka system ekonomi Indonesia adalah system ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa bukan materialisme, kemanusiaan yang adil dan beradab tidak mengenal eksploitasi, persatuan Indonesia berlakunya asas kekeluargaan, kerakyatan mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak, serata keadilan social, adanya emansipasi.
Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya system ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila dengan kelengkapannya, yaitu pasal-pasal 18,23,27(ayat 2) dan 34.Pasal 33 ayat 1 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1996, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dala GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-pasal 33,34,27(ayat 2),23 dan butir-butir yang berasal dari pasal-pasal UUDS tentang hak milik yang berfungsi social dan kebebasan memilih jenis pekerjaan.Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur pasal 18 UUD 1945.Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, Butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan dikembalikan ke dalam pasal-pasal asli UUD 1945.
Landasan normatf-imperatif ini mengandung tuntunan etik dak moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai ummat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sam lain, saling tolong menlong dan bergotong royong.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=eko105_07.htm
http://www.indonesiaindonesia.com/f/8802-bayu-krisnamurthi/
http://www.organisasi.org/ilmu_pengetahuan/ekonomi/
http://putra-center.wordpress.com/2008/11/26/aspek-perekonomian-dalam-tata guna/
Prof.Dr.Sutarno, Mpd.2005.Kompetensi Dasar Ekonomi kelas X SMA.Solo:PT.Tiga serangkai Pustaka Mandiri.
Langganan:
Postingan (Atom)